KENDARI, Kongkritsultra.com- Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, kembali turun langsung menyisir berbagai persoalan infrastruktur di Sulawesi Tenggara dalam kunjungan kerja daerah pemilihan pada 15 hingga 17 Mei 2026.

Dalam agenda tersebut, Ridwan Bae menggandeng Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sultra, Haryono, untuk melihat langsung kondisi jalan, jembatan, hingga titik rawan banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

Empat daerah menjadi fokus peninjauan, yakni Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kendari, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Buton Tengah.

Di Konawe Selatan, Ridwan Bae meninjau langsung kondisi Jalan Lalembu yang menjadi jalur penghubung strategis menuju Kolaka Timur.

Selain itu, ia juga melihat lokasi rencana pembangunan jembatan penyeberangan yang akan menghubungkan Kecamatan Sabulakoa di Konawe Selatan dengan Kecamatan Pondidaha di Kabupaten Konawe.

Menurutnya, akses penyeberangan di wilayah tersebut saat ini masih sangat memprihatinkan karena masyarakat harus menggunakan rakit tradisional atau pincara untuk melintas.

“Sabulakoa ini titik rawan. Kendaraan masyarakat masih menggunakan pincara untuk menyeberang dan itu sangat berbahaya,” ujar Ridwan.

Ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan administrasi dasar agar usulan pembangunan jembatan dapat diperjuangkan di tingkat pusat.

Di Kota Kendari, Ridwan bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV, serta BPJN Sultra memetakan sejumlah kawasan yang kerap menjadi langganan banjir.

Persoalan drainase dan konektivitas saluran air menjadi perhatian utama dalam penanganan banjir tahunan di ibu kota Sultra tersebut.

Ridwan menilai persoalan banjir tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat.

“Penanganan banjir di Kendari harus dilakukan bersama-sama. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Kunjungan kerja kemudian berlanjut ke Kabupaten Muna.

Di wilayah tersebut, Ridwan meninjau sejumlah ruas strategis seperti jalan pesisir Kota Raha, kawasan Sarana Olahraga La Ode Pandu, hingga jalur Wasolangka–Marobo yang kondisinya dinilai cukup memprihatinkan.

Menurutnya, jalur tersebut memiliki peran penting terhadap aktivitas ekonomi dan distribusi barang masyarakat.

Ia juga menyoroti pembangunan enam gerai Koperasi Merah Putih di jalur Wasolangka–Marobo–Bone yang membutuhkan dukungan akses jalan memadai.

“Kalau koperasinya dibangun tetapi jalannya rusak, biaya distribusi pasti mahal dan program bisa tidak maksimal,” katanya.

Sementara di Kabupaten Buton Tengah, Ridwan mengevaluasi hasil pembangunan jalan penghubung Kantor Bupati menuju RSUD Buteng yang sebelumnya dikerjakan melalui program Inpres Jalan Daerah Tahun 2025.

Selain mengecek hasil pembangunan, ia juga menyerap aspirasi masyarakat terkait sejumlah ruas jalan lain yang masih membutuhkan perhatian pemerintah pusat.

Ridwan turut mengapresiasi gagasan pengembangan transmigrasi maritim yang tengah didorong Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

Menurutnya, konsep pengembangan berbasis sektor kelautan tersebut memiliki potensi besar untuk didukung melalui anggaran pusat.

Meski belum menjangkau seluruh wilayah Sultra dalam kunjungan kali ini, Ridwan menegaskan dirinya tetap berkomitmen memperjuangkan kebutuhan infrastruktur masyarakat di 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

“Ini bagian dari komitmen kami untuk terus memperjuangkan kebutuhan riil masyarakat daerah melalui kementerian dan pemerintah pusat,” tutupnya*