BUTON, Kongkritsultra.com- Wacana hilirisasi Aspal Buton (Asbuton) kembali menghangat dan disebut-sebut menjadi salah satu peluang terbesar bagi masa depan ekonomi Kabupaten Buton.
Mantan Penjabat Bupati Buton periode 2022–2023, Basiran, menilai proyek strategis nasional (PSN) hilirisasi Asbuton masih sangat mungkin direalisasikan di Kabupaten Buton, asalkan pemerintah daerah bergerak cepat menjemput momentum tersebut.
Menurutnya, arah kebijakan pemerintah pusat yang tengah fokus pada hilirisasi sumber daya alam menjadi peluang emas yang tidak boleh disia-siakan daerah penghasil Asbuton.
“Saya optimistis PSN hilirisasi Asbuton bisa dilaksanakan di Kabupaten Buton. Syaratnya pemerintah daerah harus bergerak cepat, satset, dan aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat,” ujar Basiran, Senin (18/5/2026).
- DP3A Konsel Tegas Bantah Intervensi, Sebut Narasi yang Beredar Sudah Keluar Jalur
- Mubes IV Lembaga Budaya Muna Jadi Titik Balik, Seruan Kuat Jaga Bahasa dan Persatuan Generasi Muda
- Dari Lembaga Budaya ke Ruang Gagasan: Muna Raya Siapkan Pusat Pemikiran Akademik Daerah
- Lihat semua berita terbaru di Kongkrit Sultra
Ia menilai Buton tidak boleh hanya menjadi daerah penghasil bahan baku, sementara industri pengolahan dan nilai tambah ekonominya justru dinikmati wilayah lain.
Karena itu, Pemkab Buton diminta tampil agresif memperjuangkan agar industri hilir Asbuton benar-benar dibangun di tanah Buton.
Menurut Basiran, ada tiga persoalan besar yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah jika ingin proyek strategis tersebut bisa direalisasikan.
Pertama, sinkronisasi regulasi, terutama menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan industri maupun pertambangan.
Kedua, kepastian lokasi kawasan industri hilirisasi Asbuton yang saat ini masih menjadi pembahasan, termasuk kemungkinan penyesuaian lokasi dari agenda sebelumnya di Karawang agar bisa dipusatkan di Kabupaten Buton.
- DP3A Konsel Tegas Bantah Intervensi, Sebut Narasi yang Beredar Sudah Keluar Jalur
- Mubes IV Lembaga Budaya Muna Jadi Titik Balik, Seruan Kuat Jaga Bahasa dan Persatuan Generasi Muda
- Dari Lembaga Budaya ke Ruang Gagasan: Muna Raya Siapkan Pusat Pemikiran Akademik Daerah
- Lihat semua berita terbaru di Kongkrit Sultra
Ketiga, penyelesaian berbagai persoalan perizinan pertambangan, mulai dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), status kawasan hutan, IPPKH, hingga RKAB untuk menjamin ketersediaan bahan baku aspal.
“Kalau kesiapan daerah bisa diselesaikan lebih cepat, Buton punya peluang besar menjadi pusat hilirisasi aspal nasional,” katanya.
Basiran juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dasar sebagai penopang kawasan industri, seperti pelabuhan, jalan produksi, dan pasokan energi.
Menurutnya, tanpa kesiapan infrastruktur, daerah akan sulit bersaing dalam menarik investasi besar.
Ia mendorong Pemkab Buton segera menyiapkan dokumen perencanaan yang matang agar perjuangan anggaran ke pemerintah pusat bisa lebih kuat.
Selain aspek teknis, Basiran menilai kekuatan komunikasi politik juga menjadi faktor penting dalam memperjuangkan proyek tersebut.
Ia meminta pemerintah daerah membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sultra, DPR RI, DPD RI, kementerian terkait, KADIN, hingga tokoh-tokoh Buton yang berada di tingkat nasional.
Menurutnya, hilirisasi Asbuton bukan sekadar proyek industri biasa, tetapi bisa menjadi pintu masuk kebangkitan ekonomi Pulau Buton secara menyeluruh.
Jika terealisasi, proyek tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka ribuan lapangan kerja, hingga mendorong terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Jangan sampai Asbuton hanya diambil bahan bakunya, sementara industri dan nilai tambahnya dinikmati daerah lain. Ini momentum kebangkitan ekonomi Buton yang harus diperjuangkan bersama,” tegasnya*
