KENDARI, Kongkritsultra.com-Aktivitas pertambangan dan lalu lintas logistik laut di Sulawesi Tenggara terus bergerak agresif seiring geliat hilirisasi nasional. Di tengah arus investasi yang semakin padat, Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) se-Sultra memilih satu langkah penting: memperkuat meja koordinasi sebelum muncul “tabrakan kepentingan” di lapangan.
Melalui forum bertajuk “Coffee Morning”, Satker Ditjen Hubla se-Sultra mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan sektor maritim dan pertambangan di Kendari, Kamis (21/5/2026). Forum ini mempertemukan unsur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perusahaan surveyor, pelaku usaha kepelabuhanan, hingga mitra industri pertambangan.
Kepala KSOP Kelas II Kendari, Capt. Marsri Tulak R, menjelaskan kegiatan tersebut bukan sekadar pertemuan informal, melainkan ruang sinkronisasi lintas sektor untuk menyamakan ritme pelayanan, pengawasan, dan kepatuhan regulasi.
“Sulawesi Tenggara saat ini menjadi salah satu episentrum pertambangan dan hilirisasi nasional. Karena itu, koordinasi antarinstansi dan pelaku usaha harus diperkuat agar seluruh aktivitas berjalan tertib, aman, dan terukur,” ujarnya.
Dalam dunia logistik maritim, forum seperti ini dikenal sebagai upaya mengurai “bottlenecking” atau titik sumbatan layanan yang kerap memperlambat arus distribusi barang, khususnya komoditas tambang.
Isu yang dibahas pun cukup strategis. Mulai dari percepatan layanan kepelabuhanan, sinkronisasi data surveyor, penguatan standar verifikasi muatan, hingga kepatuhan terhadap aspek keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan.
Sultra sendiri saat ini menjadi salah satu jalur utama distribusi ore nikel dan komoditas tambang lainnya. Kondisi itu membuat sektor pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar barang, tetapi juga menjadi “urat nadi” rantai pasok industri hilirisasi nasional.
Karena itu, kolaborasi antara regulator pelayaran, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar iklim investasi tetap stabil dan aktivitas ekspor berjalan tanpa hambatan administratif.
Dalam diskusi tersebut, para peserta juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses verifikasi muatan tambang oleh perusahaan surveyor. Langkah itu dianggap penting untuk menjaga akurasi data produksi dan menciptakan tata kelola industri yang lebih akuntabel.
Selain itu, pelayanan pelabuhan yang cepat dan efisien disebut menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga daya saing investasi di Sulawesi Tenggara. Semakin singkat waktu sandar dan distribusi barang, maka semakin rendah biaya logistik yang harus ditanggung pelaku usaha.
“Komunikasi lintas sektor harus terus dibangun. Kalau koordinasi kuat, maka persoalan di lapangan bisa diselesaikan lebih cepat tanpa menimbulkan hambatan berkepanjangan,” kata Capt. Marsri.
Forum yang berlangsung dalam suasana santai namun strategis itu ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antarlembaga demi mendukung tata kelola pelabuhan dan pertambangan yang lebih terintegrasi.
Di tengah derasnya arus investasi tambang di bumi Anoa, forum semacam ini menjadi semacam “ruang pendingin mesin” agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan regulasi, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan.
