KENDARI, Kongkritsultra.com- Riak internal Partai NasDem Sulawesi Tenggara mulai berubah menjadi gelombang kritik terbuka. Bukan lagi sekadar soal posisi kursi dalam forum partai. Polemik penempatan Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, di barisan belakang saat Rakerwil dan Sekolah Legislatif NasDem di Hotel Claro Kendari, kini dibaca sebagai simbol retaknya komunikasi dan etika politik di tubuh partai.
Sorotan keras datang dari salah satu pendiri NasDem Sultra, Jurni. Ia menilai perlakuan terhadap La Ode Tariala bukan sekadar kekeliruan teknis protokoler, melainkan gambaran cara partai memperlakukan kader senior yang memiliki legitimasi politik dan kelembagaan.
Menurutnya, menempatkan Ketua DPRD Sultra di kursi belakang dalam agenda resmi partai sama saja menghadirkan “panggung malu” di depan publik sendiri.
“Ini bukan soal kursi semata. Ini soal penghormatan terhadap lembaga dan kader partai yang sedang memegang mandat rakyat,” tegas Jurni saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Rabu (20/5/2026).
Ia menyebut, secara politik maupun kelembagaan, posisi La Ode Tariala semestinya mendapatkan penghormatan yang proporsional. Apalagi Ketua DPRD merupakan bagian dari unsur Forkopimda provinsi dan representasi politik masyarakat Muna Barat, Muna, hingga Kepulauan Buton.
Dalam bahasa politik modern, kata Jurni, partai besar seharusnya mampu mengelola perbedaan tanpa mempertontonkan “friksi simbolik” ke ruang publik. Sebab, publik bisa membaca adanya ketidakharmonisan internal hanya dari gestur dan penempatan posisi dalam forum resmi.
“Kalau kader sendiri diperlakukan seperti itu di acara partai, publik tentu bertanya-tanya. Ini yang saya bilang tidak dewasa dalam berpolitik,” katanya.
Jurni juga menyoroti alasan yang disampaikan Sekretaris DPW NasDem Sultra, Tahir Lakimi, terkait isu pergantian Ketua DPRD Sultra dan minimnya kehadiran La Ode Tariala dalam sejumlah agenda partai.
Menurutnya, alasan tersebut tidak bisa dijadikan dasar pembenaran terhadap perlakuan yang dinilai mencederai etika organisasi.
“Kalau memang ada dinamika internal atau rencana pergantian, itu kan belum final. Jangan sampai persoalan internal malah dipertontonkan secara terbuka dan membuat kader partai sendiri terlihat dipermalukan,” ujarnya.
Ia bahkan mempertanyakan apakah komunikasi internal telah dilakukan secara layak sebelum muncul tudingan terhadap La Ode Tariala.
“Pernah tidak diundang secara resmi? Pernah tidak dibangun komunikasi yang baik? Jangan sampai ini hanya dipenuhi asumsi dan perasaan,” katanya.
Jurni menilai partai politik modern tidak boleh dikelola dengan pendekatan emosional atau sentimen pribadi. NasDem, kata dia, merupakan partai besar yang dibangun melalui perjuangan panjang kader-kader di daerah.
Karena itu, ia mendesak Partai NasDem tingkat pusat segera turun tangan agar polemik tidak semakin melebar dan merusak konsolidasi menjelang agenda politik mendatang.
“Saya yakin DPP akan melihat ini secara serius. Partai tidak boleh kehilangan kekompakan hanya karena komunikasi internal yang buruk,” tegasnya.
Bagi sebagian kader, polemik ini mungkin hanya soal dinamika organisasi. Namun di mata publik, insiden tersebut mulai dibaca sebagai ujian kedewasaan politik NasDem Sultra dalam mengelola ego, struktur kekuasaan, dan penghormatan terhadap kadernya sendiri*
