KENDARI, Kongkritpost.com- Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Kendari kembali menjadi sorotan.
Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulawesi Tenggara (Sultra) menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pasokan BBM, tetapi juga perlu dilihat dari sisi pengawasan distribusi.
Sekretaris PW GP Ansor Sultra, Salahuddin Loga, menyoroti dugaan penggunaan barcode ganda hingga pelat nomor yang tidak sesuai dalam pengisian BBM bersubsidi.
Ia meminta pemerintah, Pertamina, dan aparat penegak hukum memperketat pengawasan di lapangan agar BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Dalam situasi sulit seperti sekarang, pengawasan harus diperketat. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan keadaan untuk memperoleh keuntungan pribadi,” ujarnya, Selasa (8/9/2026).
Menurut Ansor Sultra, petugas SPBU perlu melakukan verifikasi secara lebih teliti dengan mencocokkan nomor pelat kendaraan, STNK, dan barcode sebelum melayani pengisian.
Jika ditemukan ketidaksesuaian data, pengisian diminta tidak dilakukan sebelum identitas kendaraan dapat dipastikan.
Salahuddin juga mendesak Pemprov Sultra, Pemkot Kendari, DPRD, Pertamina, serta aparat penegak hukum membentuk pengawasan bersama untuk mengantisipasi dugaan penyimpangan.
Menurutnya, persoalan antrean BBM yang terjadi berulang kali harus segera dicarikan solusi. Jangan sampai masyarakat harus kehilangan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM.
“BBM bersubsidi harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Karena itu pengawasan tidak boleh longgar,” tegas Salahuddin. (*)
