KENDARI, Kongkritsultra.com- Antrean kendaraan untuk mendapatkan Pertalite masih menjadi pemandangan di sejumlah SPBU Kota Kendari. Kondisi tersebut telah berlangsung hampir tiga bulan dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat.

Warga harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Panjangnya antrean bahkan terlihat di sejumlah SPBU yang berada di berbagai wilayah Kota Kendari.

Situasi ini mendapat sorotan dari Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Sulawesi Tenggara,

Menurut Karmin, persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.

Berita Terkini & Referensi

“Kenyataan antrean BBM jenis Pertalite ini sudah sangat mengkhawatirkan. Antrean panjang terjadi di hampir seluruh SPBU yang ada di Kota Kendari. Masyarakat sudah sangat dirugikan dengan kondisi ini,” tegas Karmin, Rabu (26/8/2026).

Karmin mempertanyakan mengapa antrean Pertalite terus berulang dalam rentang waktu yang cukup panjang.

Ia menduga ada kemungkinan praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.

Salah satu yang disorot adalah dugaan praktik “melansir”, yakni pembelian BBM secara berulang untuk kemudian dibawa dan diduga dijual kembali.

Namun, Karmin menegaskan dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui penyelidikan aparat berwenang.

“Anehnya, sampai hari ini kita melihat antrean ini terus-menerus terjadi. Ini sudah menjelang tiga bulan masyarakat mengantri tanpa ada solusi konkret. Kami menduga ada permainan oknum-oknum yang sengaja melansir dan menimbun Pertalite,” ujarnya.

Menurut dia, jika praktik tersebut benar terjadi, dampaknya bukan hanya terhadap ketersediaan BBM di SPBU.

Masyarakat yang seharusnya mendapatkan BBM bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari justru harus berhadapan dengan antrean panjang.

Karena itu, PPWI Sultra meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kota Kendari melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi Pertalite.

Pengawasan dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan stok, pola distribusi hingga aktivitas pembelian di SPBU yang dianggap tidak wajar.

Karmin juga meminta aparat penegak hukum turun tangan.

Polda Sultra dan Polresta Kendari didorong melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah antrean panjang tersebut murni disebabkan persoalan distribusi atau terdapat praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Kami meminta Polresta Kendari dan Polda Sultra untuk segera menurunkan tim penegak hukum dan tim terkait guna menyelidiki dugaan penyalahgunaan ini,” kata Karmin.

Ia meminta apabila dalam penyelidikan ditemukan praktik penimbunan, pelansiran ilegal atau bentuk penyalahgunaan lainnya, pelakunya diproses sesuai hukum.

“Jika ditemukan ada unsur kesengajaan atau penimbunan, sanksi tegas harus diberlakukan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Karmin menilai masyarakat tidak seharusnya terus menjadi korban dari persoalan distribusi BBM bersubsidi.

Sebab, Pertalite merupakan salah satu kebutuhan penting yang berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

PPWI Sultra berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera menemukan akar persoalan antrean tersebut.

Bagi warga Kendari, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar penjelasan, tetapi kepastian bahwa BBM tersedia secara wajar, distribusinya diawasi dan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

Semua dugaan, kata Karmin, harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang transparan agar persoalan antrean Pertalite di Kendari tidak terus menjadi masalah yang berulang*