Pengawas SPBN Bokori Bantah Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi, Klaim Penyaluran Berbasis Rekomendasi

KONAWE, Kongkritsultra.com- Pengawas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Bokori, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, memberikan klarifikasi terkait isu dugaan penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi kepada nelayan.

Pengawas SPBN Bokori, Siswanto, membantah adanya penyelewengan distribusi Solar maupun Pertalite sebagaimana isu yang disebut berkembang di tengah masyarakat.

Menurut Siswanto, penyaluran BBM bersubsidi di SPBN Bokori memiliki persyaratan administrasi yang harus dipenuhi calon penerima. Salah satunya berupa surat rekomendasi yang diterbitkan Dinas Perikanan Kabupaten Konawe.

Ia mengatakan, nelayan atau masyarakat yang hendak mendapatkan BBM bersubsidi tidak bisa begitu saja melakukan pengisian tanpa memenuhi persyaratan tersebut.

“Kami bekerja sudah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Pengambilan BBM, baik jenis Solar maupun Pertalite, semuanya menggunakan rekomendasi resmi dari Dinas Perikanan Kabupaten Konawe,” ujar Siswanto saat memberikan klarifikasi, Selasa (22/9/2026).

Siswanto juga menepis anggapan bahwa penyaluran BBM di SPBN Bokori dilakukan tanpa pengawasan.

Ia menyebut mekanisme yang diterapkan membuat setiap pengambilan BBM harus melewati tahapan verifikasi. Karena itu, menurutnya, tudingan mengenai adanya permainan dalam distribusi BBM perlu dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan data transaksi dan dokumen yang ada.

“Tidak ada penyelewengan di sini. Kalau kami bermain begitu pasti sudah ditangkap,” katanya.

Pengawasan di lapangan juga mendapat perhatian dari aparat kewilayahan. Babinsa Desa Bokori, Serma Samuel, mengatakan dirinya turut memantau aktivitas penyaluran BBM bersubsidi kepada nelayan.

Menurutnya, dokumen rekomendasi dari Dinas Perikanan menjadi salah satu syarat utama dalam proses pengambilan BBM.

Namun, surat rekomendasi tersebut disebut bukan satu-satunya mekanisme yang digunakan.

Transaksi juga dikaitkan dengan sistem verifikasi digital menggunakan barcode. Dengan demikian, pengambilan BBM tidak hanya mengandalkan dokumen fisik, tetapi juga harus melalui pencatatan dalam sistem.

“Terkait pengambilan BBM di Desa Bokori, semuanya dibuktikan dengan surat rekomendasi dinas kabupaten. Kalau ada surat tetapi tidak disertai barcode, tidak akan dikasih,” terang Serma Samuel.

Ia menjelaskan, barcode tersebut kemudian diinput ke dalam sistem dan datanya tercatat hingga ke pihak depot Pertamina.

“Barcode tersebut diinput langsung ke sistem dan terdata hingga ke pihak depot Pertamina,” lanjutnya.

Penjelasan tersebut disampaikan pihak SPBN untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme distribusi BBM bersubsidi yang mereka klaim diterapkan di lapangan.

Siswanto juga menyoroti munculnya informasi atau pemberitaan yang menurutnya belum terlebih dahulu dikonfirmasi kepada pengelola SPBN.

Ia mengingatkan bahwa persoalan distribusi BBM bersubsidi merupakan isu sensitif karena menyangkut kebutuhan masyarakat, khususnya nelayan yang bergantung pada BBM untuk menjalankan aktivitas melaut.

Karena itu, menurutnya, setiap informasi mengenai dugaan penyimpangan sebaiknya diverifikasi dengan mendatangi lokasi, memeriksa dokumen serta meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.

“Kami mengimbau teman-teman media agar melakukan check and recheck sebelum membuat pemberitaan. Jangan sampai informasi yang belum jelas kemudian menimbulkan kesimpangsiuran di masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, klarifikasi pihak SPBN Bokori tersebut merupakan versi dari pengelola dan aparat yang memantau kegiatan di lapangan. Untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam distribusi BBM bersubsidi, pembuktian tetap perlu didasarkan pada dokumen, data transaksi, mekanisme penyaluran serta hasil pemeriksaan pihak berwenang.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait lainnya masih dapat memberikan penjelasan apabila terdapat informasi berbeda mengenai proses distribusi BBM bersubsidi di SPBN Bokori.