KENDARI, Kongkritsultra.com- Ratusan CPNS dan PPPK 2024 di Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi protes di pelataran MTQ Kendari, Selasa (18/3/2025).
Mereka menuntut kepastian pengangkatan setelah adanya kebijakan penundaan dari pemerintah.
Massa yang tergabung dalam Forum Solidaritas CASN/PPPK Tahap I 2024 menolak keras keputusan terbaru terkait penundaan SK pengangkatan.
Mereka merujuk pada instruksi Presiden RI tertanggal 17 Maret 2025, yang menyebutkan bahwa pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025 dan PPPK tahap I paling lambat Oktober 2025.
“Kami turun ke jalan untuk menolak penundaan ini. Hak kami harus segera diberikan!,” tegas Salmin, koordinator aksi.
- Pesan “Hapus atau Kamu Dapat Masalah” Berujung Laporan ke Polres Kolaka
- Dugaan Penimbunan BBM Jenis Solar di Poros Jety Morosi Disorot, Polisi Didesak Jangan Cuma Menunggu Laporan
- PT Alif Energi Mandiri Bantah Tudingan Solar Subsidi, Minta Kritik Berbasis Data dan Fakta
- Lihat semua berita terbaru di Kongkrit Sultra
Para demonstran menyuarakan tiga tuntutan utama:
Gubernur Sultra segera mempercepat pengangkatan CPNS/PPPK tahap I 2024 yang telah lolos seleksi.
BKD Sultra diminta mempercepat proses pengusulan NIP CPNS dan NIP PPPK.
- Pesan “Hapus atau Kamu Dapat Masalah” Berujung Laporan ke Polres Kolaka
- Dugaan Penimbunan BBM Jenis Solar di Poros Jety Morosi Disorot, Polisi Didesak Jangan Cuma Menunggu Laporan
- PT Alif Energi Mandiri Bantah Tudingan Solar Subsidi, Minta Kritik Berbasis Data dan Fakta
- Lihat semua berita terbaru di Kongkrit Sultra
Gubernur Sultra segera menerbitkan surat keputusan terkait pembayaran honor sejak seleksi hingga SK pengangkatan diterbitkan.
Aksi ini merupakan reaksi atas surat edaran Menpan-RB dan BKN RI yang dinilai memperlambat proses pengangkatan. Mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk memastikan instruksi presiden benar-benar dijalankan.
“Jangan ada birokrasi yang memperlambat! Kami butuh kepastian, bukan janji,” teriak salah satu peserta aksi.
Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung, dan massa menunggu respons dari pemerintah daerah Sulawesi Tenggara( Usman)
