Privasi Wali Kota Jadi Sorotan, LHK Minta Publik Bedakan Urusan Pribadi dan Tugas Pemerintahan

KENDARI, Kongkritsultra.com- Riuh percakapan di media sosial terkait kehidupan pribadi Wali Kota Kendari kembali menuai tanggapan. Kali ini, Direktur Lembaga Hukum dan Advokasi (LHK), La Ode Hasanuddin Kansi, mengingatkan publik agar tidak mencampuradukkan urusan personal dengan tugas dan tanggung jawab pemerintahan.

Menurut Hasanuddin, berbagai isu yang beredar belakangan lebih banyak menyentuh wilayah privat seseorang dan tidak memiliki hubungan langsung dengan kebijakan publik maupun jalannya roda pemerintahan di Kota Kendari.

“Publik perlu membedakan antara ruang pribadi dan ruang jabatan. Tidak semua persoalan personal harus dibawa ke ruang publik, apalagi jika tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas,” ujarnya, Senin (1/6/2026).

Ia menilai kehidupan pribadi seorang kepala daerah tetap memiliki batas yang harus dihormati. Meski seorang pejabat publik berada dalam sorotan masyarakat, bukan berarti seluruh aspek kehidupannya layak menjadi konsumsi publik tanpa batas.

Hasanuddin menegaskan bahwa isu yang ramai diperbincangkan tersebut tidak berdampak terhadap pelayanan pemerintahan maupun pelaksanaan program pembangunan di Kota Kendari.

“Yang harus dinilai adalah kinerja, kebijakan, dan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai perhatian publik terseret terlalu jauh ke wilayah yang sifatnya pribadi,” katanya.

Ia juga menyebut persoalan yang sempat menjadi bahan perbincangan itu telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak-pihak terkait dan tidak lagi menyisakan persoalan yang perlu diperdebatkan di ruang publik.

“Sepanjang yang kami ketahui, persoalan tersebut sudah diselesaikan dengan baik. Karena itu, tidak perlu terus-menerus diangkat hingga berkembang menjadi spekulasi yang tidak produktif,” tambahnya.

Hasanuddin mengingatkan bahwa penyebaran narasi yang tidak utuh berpotensi melahirkan penilaian sepihak dan dapat merugikan banyak pihak. Karena itu, masyarakat diminta lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang.

Di tengah derasnya arus informasi digital, ia mengajak masyarakat untuk tetap fokus mengawal agenda pembangunan dan pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga.

“Yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemerintahan tetap berjalan, pelayanan masyarakat tetap maksimal, dan program pembangunan terus bergerak. Urusan pribadi seyogianya disikapi secara proporsional dengan tetap menghormati hak privasi setiap orang,” pungkasnya*