JAKARTA, Kongkritsultra.com- Penguatan sektor transportasi laut di Sulawesi Tenggara menjadi salah satu isu yang mencuat dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan RI di Jakarta.
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Ahmad Safei, menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait pengembangan kelembagaan pelabuhan di wilayah Sultra.
Salah satu usulan yang mendapat perhatian adalah rencana penggabungan atau merger Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kolaka dan Pomalaa menjadi KSOP Kelas I. Menurut Ahmad Safei, peningkatan status tersebut dinilai sejalan dengan tingginya aktivitas kepelabuhanan dan pertumbuhan sektor industri di kawasan Kolaka dan sekitarnya.
Ia menilai, keberadaan pelabuhan yang semakin berkembang perlu diimbangi dengan penguatan kelembagaan agar pelayanan, pengawasan, serta pengelolaan aktivitas maritim dapat berjalan lebih optimal.
Selain itu, Ahmad Safei juga mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali pengaktifan KSOP di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka Utara. Menurutnya, kedua daerah tersebut memiliki potensi pelabuhan dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang sehingga membutuhkan dukungan kelembagaan yang lebih kuat Ujarnya Senin (15/6/2026)
“Keberadaan KSOP tidak hanya berkaitan dengan pelayanan pelayaran, tetapi juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kepelabuhanan,” ujar Ahmad Safei dalam rapat tersebut.
Rapat kerja yang dipimpin Komisi V DPR RI Ridwan Bae itu juga membahas berbagai isu nasional di sektor transportasi, mulai dari peningkatan keselamatan transportasi, penguatan konektivitas wilayah, hingga optimalisasi pelayanan publik di sektor perhubungan.
Sejumlah anggota dewan turut memberikan masukan kepada Kementerian Perhubungan agar pembangunan infrastruktur transportasi tidak hanya terpusat di daerah tertentu, tetapi juga menjangkau kawasan yang memiliki potensi ekonomi besar, termasuk wilayah pesisir dan kepulauan di Sulawesi Tenggara.
Melalui usulan tersebut, Komisi V DPR RI berharap penguatan sektor transportasi laut dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di kawasan timur Indonesia*
