KONAWE SELATAN, Kongkritsultra.com- Laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat pesisir di Desa Torokeku, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, kini seperti menjauh dari para nelayan. Bukan karena cuaca buruk atau gelombang tinggi, melainkan akibat krisis solar subsidi yang membuat perahu-perahu nelayan tak lagi mampu berlayar.
Di kampung pesisir yang mayoritas dihuni masyarakat Suku Bajo itu, keresahan mulai berubah menjadi ancaman sosial. Aktivitas melaut menurun drastis dalam beberapa pekan terakhir karena sulitnya memperoleh bahan bakar minyak subsidi.
Akibatnya, penghasilan warga ikut lumpuh. Perahu yang biasanya hilir mudik memburu ikan kini lebih banyak tertambat di bibir pantai. Sementara di rumah-rumah panggung, keluarga nelayan mulai memutar otak demi bertahan hidup.
Salah seorang nelayan, Daeng Aco, mengaku sudah beberapa pekan tidak melaut akibat sulit memperoleh solar.
“Kalau tidak ada solar, kami tidak bisa cari ikan. Mau makan apa anak-anak saya?” keluhnya, yang dilansir Radarkendari.id pada Kamis (15/5/2026).
Kondisi itu membuat sebagian warga mulai berutang di warung untuk membeli kebutuhan pokok. Situasi tersebut memperlihatkan bagaimana kelangkaan BBM bukan lagi sekadar persoalan distribusi energi, tetapi sudah menyentuh persoalan ketahanan pangan masyarakat pesisir.
Data Dinas Perikanan Konawe Selatan menunjukkan ketimpangan distribusi solar subsidi masih cukup besar.
Di Kecamatan Tinanggea, dari 909 kepala keluarga nelayan tangkap, baru sekitar 390 yang memiliki surat rekomendasi BBM subsidi. Sementara di Kecamatan Palangga Selatan, sebanyak 155 nelayan disebut belum memperoleh rekomendasi sama sekali.
Kepala Dinas Perikanan Konawe Selatan, Wayan Darma, mengakui kuota solar di SPBUN Akuni belum mampu memenuhi kebutuhan nelayan.
Keterbatasan pasokan membuat pengelola SPBUN terpaksa membagi jatah secara terbatas. Nelayan yang seharusnya memperoleh sekitar 20 liter per hari kini hanya mendapatkan sekitar 10 liter agar distribusi tetap berjalan merata.
Sekretaris Desa Torokeku, Faisal Aman, menyebut jumlah tersebut tidak cukup untuk kebutuhan operasional kapal nelayan.
“Idealnya satu kapal membutuhkan sekitar 25 liter per hari. Sekarang mereka hanya dapat sekitar 15 liter per minggu,” ujarnya.
Karena keterbatasan itu, sebagian nelayan memilih mencari solar hingga ke Kabupaten Muna Barat meski harus membeli dengan harga lebih mahal.
Situasi ini memperlihatkan persoalan klasik di wilayah pesisir: ketika distribusi BBM terganggu, maka ekonomi masyarakat langsung lumpuh. Bagi nelayan tradisional, solar bukan sekadar bahan bakar, melainkan alat utama untuk bertahan hidup.
Menanggapi kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga melalui Sales Branch Manager Sultra II Fuel, Didi Rushadi, menjelaskan penyaluran BBM subsidi di wilayah Konawe Selatan dilakukan melalui SPBUN 78.93802 yang mulai beroperasi sejak Februari 2026.
Namun, menurutnya, distribusi tetap mengacu pada kuota yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Untuk penyesuaian kuota, pemerintah daerah dapat mengusulkan tambahan sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Sementara Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mendorong adanya evaluasi kebutuhan riil nelayan agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
Kini, harapan masyarakat pesisir Torokeku tertuju pada langkah cepat pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menambah kuota solar subsidi sebelum krisis ekonomi di kampung nelayan semakin dalam*
