KENDARI, Kongkritsultra.com- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor jasa barang menjadi perhatian Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Molawe.
Untuk memastikan setiap data tercatat sesuai kondisi sebenarnya, UPP Molawe melakukan pencocokan data dan penelitian (coklit) bersama dua perusahaan pengguna jasa kepelabuhanan, PT Obsidian Stainless Steel (OSS) dan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).
Kegiatan tersebut dilaksanakan Jumat (7/8/2026) sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan sekaligus memastikan administrasi penerimaan negara berjalan tertib.
Kepala UPP Kelas I Molawe, Capt. Marsri Tulak R., mengatakan coklit diperlukan untuk memastikan data yang menjadi dasar penghitungan PNBP benar-benar sesuai antara dokumen administrasi dan aktivitas pelayanan jasa barang.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan kesesuaian, ketepatan, dan akuntabilitas data PNBP. Kami ingin memastikan bahwa seluruh transaksi dan pelayanan jasa barang tercatat secara presisi sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku,” kata Marsri.
Menurutnya, ketepatan pencatatan bukan sekadar persoalan administratif. Data yang akurat berkaitan langsung dengan akuntabilitas penerimaan negara.
Karena itu, proses pencocokan dilakukan secara cermat dengan meneliti dokumen dan catatan yang berkaitan dengan pelayanan jasa barang dari masing-masing perusahaan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi instrumen untuk mengantisipasi adanya perbedaan data dalam proses administrasi maupun rekapitulasi PNBP.
Bagi UPP Molawe, coklit juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting, yakni memperkuat komunikasi antara regulator dan perusahaan sebagai pengguna jasa pelabuhan.
Marsri mengatakan koordinasi yang baik diperlukan agar aktivitas kepelabuhanan dapat berlangsung secara tertib, efisien, dan tetap berada dalam koridor regulasi.
“Selain sebagai instrumen pengawasan dan verifikasi, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat koordinasi dan sinergi antara regulator pelabuhan dengan pengguna jasa kepelabuhanan,” ujarnya.
Keterlibatan PT OSS dan PT VDNI dalam proses tersebut menjadi bagian dari upaya menyamakan persepsi sekaligus memastikan data yang digunakan dalam administrasi PNBP dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan pencocokan secara langsung, potensi perbedaan pencatatan dapat diketahui lebih awal sehingga dapat segera dilakukan klarifikasi dan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Langkah ini menjadi penting di tengah aktivitas industri dan kepelabuhanan di wilayah Molawe yang terus berkembang.
UPP Kelas I Molawe menegaskan, penguatan akurasi data PNBP merupakan bagian dari komitmen membangun tata kelola kepelabuhanan yang transparan dan akuntabel.
Tidak hanya mengejar kelancaran pelayanan, pengawasan administrasi juga diarahkan untuk memastikan hak negara melalui penerimaan PNBP dapat tercatat secara tepat.
Melalui kegiatan coklit tersebut, UPP Molawe berharap hubungan kerja dengan para pengguna jasa semakin solid sekaligus menciptakan pelayanan kepelabuhanan yang profesional, tertib, transparan, dan dapat dipercaya*
