KENDARI, Kongkritsultra.com- Desakan terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk menuntaskan pengusutan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan bandara semakin menguat. Tidak hanya meminta kepastian hukum atas proyek tersebut, massa aksi juga mendesak aparat penegak hukum memeriksa Wakil Bupati Kolaka Utara terkait sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejati Sultra, Rabu (18/11/2026). Massa yang dipimpin Dhonal selaku jenderal lapangan meminta agar penanganan perkara dugaan korupsi proyek bandara dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tidak tebang pilih.
Dalam orasinya, Dhonal menegaskan bahwa pengusutan kasus tersebut harus mampu mengungkap seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan proyek. Menurutnya, masyarakat menunggu langkah konkret Kejati Sultra untuk memberikan kepastian hukum atas perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.
Massa aksi juga mengingatkan komitmen Presiden Republik Indonesia dan Jaksa Agung dalam pemberantasan korupsi. Mereka menilai komitmen tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang berani mengusut setiap dugaan penyimpangan tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
- Pendiri NasDem Sultra Sesalkan Aksi Sekretaris Partai Nasdem Naik ke Atas Meja DPRD, Langgar Etika dan Coreng Wibawa Lembaga
- Solar untuk Nelayan atau Kapal Besar? Pengisian Puluhan Jeriken di Bokori Memicu Pertanyaan
- Penertiban Pengecer Pertalite di Kendari: PPWI Dukung Pengawasan
- Lihat semua berita terbaru di Kongkrit Sultra
Sorotan massa tidak hanya tertuju pada proyek pembangunan bandara. Mereka juga meminta Kejati Sultra menelusuri sejumlah temuan BPK yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
Dalam tuntutannya, massa secara khusus mendesak Kepala Kejati Sultra memanggil dan memeriksa Wakil Bupati Kolaka Utara yang disebut menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Posisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk menelusuri proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pemerintah daerah.
Massa menyebut sejumlah temuan BPK berkaitan dengan pekerjaan infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa. Mereka mempertanyakan bagaimana proses pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran tersebut dijalankan, termasuk sejauh mana peran pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam struktur penganggaran daerah.
Atas dasar itu, mereka meminta Kejati Sultra tidak berhenti pada penelaahan dokumen administratif. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum diminta menindaklanjutinya melalui proses penyelidikan maupun penyidikan sesuai ketentuan hukum.
Namun demikian, temuan BPK tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Perlu penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negara.
Publik Menunggu Langkah Kejati Sultra
Desakan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Kolaka Utara sekaligus menjadi ujian bagi komitmen Kejati Sultra dalam merespons laporan dan aspirasi masyarakat.
Massa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan segera ditindaklanjuti, baik terkait dugaan korupsi proyek pembangunan bandara maupun persoalan temuan BPK di Kolaka Utara.
Mereka menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada slogan. Setiap dugaan penyimpangan anggaran harus ditelusuri berdasarkan bukti, sementara pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi mengenai tanggapan Kejati Sultra atas tuntutan massa aksi. Klarifikasi dari Wakil Bupati Kolaka Utara terkait desakan pemeriksaan dan temuan BPK yang disorot massa juga masih diperlukan.
Kini, publik menunggu apakah Kejati Sultra akan menindaklanjuti desakan tersebut dengan penelusuran lebih jauh terhadap proyek bandara dan pengelolaan anggaran di Kolaka Utara.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Desakan pemeriksaan bukanlah bukti seseorang bersalah, melainkan aspirasi masyarakat yang perlu diuji melalui mekanisme penegakan hukum*
