KENDARI, Kongkritsultra.com-Isu yang menyeret kehidupan pribadi Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, dan suaminya, Adriatma Dwi Putra (ADP), kembali menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Kendari akhirnya memberikan penjelasan resmi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Suhiriyanto, menegaskan bahwa persoalan yang ramai diperbincangkan tersebut merupakan urusan pribadi keluarga dan tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri persoalan rumah tangga seseorang, termasuk pejabat publik.
“Itu merupakan ranah privasi keluarga. Pemerintah Kota Kendari tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga pribadi,” ujar Suhiriyanto, Senin (1/6/2026).
Ia menjelaskan, isu yang kembali beredar di media sosial sejatinya bukan persoalan baru. Menurutnya, dinamika yang pernah terjadi di lingkungan keluarga tersebut telah lama diselesaikan secara kekeluargaan.
- Kejati Sultra Didesak Turun Tangan, Material Proyek Bandara Baubau Jadi Polemik
- Privasi Wali Kota Jadi Sorotan, LHK Minta Publik Bedakan Urusan Pribadi dan Tugas Pemerintahan
- Siska Karina Imran Kumpulkan Kepala Daerah Indonesia Timur, Isu Sampah Jadi Agenda Utama
- Lihat semua berita terbaru di Kongkrit Sultra
Suhiriyanto menyebut pihak keluarga telah menyelesaikan persoalan tersebut melalui komunikasi internal dan tidak lagi menjadi masalah yang perlu diperdebatkan di ruang publik.
“Persoalan itu sebenarnya sudah lama selesai. Keluarga sudah menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan,” katanya.
- Kejati Sultra Didesak Turun Tangan, Material Proyek Bandara Baubau Jadi Polemik
- Privasi Wali Kota Jadi Sorotan, LHK Minta Publik Bedakan Urusan Pribadi dan Tugas Pemerintahan
- Siska Karina Imran Kumpulkan Kepala Daerah Indonesia Timur, Isu Sampah Jadi Agenda Utama
- Lihat semua berita terbaru di Kongkrit Sultra
Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial, terutama yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang.
Menurutnya, perhatian publik sebaiknya lebih diarahkan pada program pembangunan, pelayanan publik, dan berbagai agenda pemerintah yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Pemkot Kendari berharap isu-isu pribadi yang telah selesai tidak kembali dikembangkan menjadi polemik baru yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Yang terpenting saat ini adalah bagaimana seluruh elemen masyarakat bersama-sama mendukung pembangunan Kota Kendari dan menjaga suasana yang kondusif,” tutupnya
