KENDARI, Kongkritsultra.com-Keamanan maritim Sulawesi Tenggara (Sultra) kini tak lagi sekadar isu pertahanan, tetapi telah menjadi bagian dari agenda strategis ekonomi daerah. Wilayah perairan yang luas, kaya sumber daya, serta berada di jalur pelayaran vital nasional menjadikan kawasan ini sebagai aset bernilai tinggi yang harus dijaga secara kolektif.
Kesadaran itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Sugarpos.com bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari di Kendari, Rabu (4/3/2026). Forum ini mempertemukan jajaran TNI Angkatan Laut dengan insan pers untuk membahas peran pengawasan dan perlindungan keamanan maritim di Sultra di tengah dinamika ancaman yang semakin kompleks.
Direktur Sugarpos.com, Dr. Sukriansyah S. Latief, menegaskan bahwa di era keterbukaan informasi dan arus berita serba cepat, kolaborasi menjadi kebutuhan mutlak. Ia menyebut media bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga mitra strategis dalam membangun kesadaran publik dan menjaga stabilitas daerah.
“Di era keterkaitan informasi seperti sekarang, yang terbaik bukan lagi berkompetisi, melainkan bersinergi bersama-sama untuk memperbaiki bangsa ini,” ujarnya dalam sambutan pembuka. Ia berharap diskusi tersebut menjadi ruang dialog konstruktif yang menghasilkan umpan balik positif, khususnya dalam penyampaian isu-isu kemaritiman secara akurat dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Sementara itu, Komandan Lanal Kendari, Dedi Wardana, menekankan bahwa wilayah maritim Sulawesi Tenggara memiliki posisi strategis baik secara ekonomi maupun geopolitik. Selain menjadi jalur pelayaran penting, kawasan ini juga menyimpan potensi sumber daya kelautan yang besar sehingga membutuhkan pengawasan berkelanjutan.
“Kondisi tersebut menjadikan wilayah maritim Sulawesi Tenggara sebagai aset nasional yang harus dijaga dan diamankan secara bersama-sama,” tegasnya.
Sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Lanal Kendari memegang peran strategis dalam menjaga kedaulatan laut, menegakkan hukum, serta membina potensi maritim di wilayah Sultra. Namun, ia mengakui tantangan yang dihadapi kini semakin multidimensi. Ancaman tidak hanya berbentuk pelanggaran batas wilayah, tetapi juga kejahatan maritim seperti illegal fishing, perompakan, penyelundupan, hingga gangguan terhadap keselamatan pelayaran dan objek vital nasional.
Menurutnya, keamanan maritim memiliki korelasi langsung dengan stabilitas investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika laut aman, aktivitas industri pesisir, distribusi logistik, hingga mobilitas pelayaran dapat berjalan tanpa hambatan. Sebaliknya, celah keamanan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak kecil.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Lanal Kendari terus meningkatkan intensitas patroli laut dan patroli terpadu, memperkuat koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum serta pemerintah daerah, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi serta sistem informasi maritim untuk mendukung deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi ancaman. Pendekatan ini dinilai sebagai langkah komprehensif dalam membangun sistem keamanan maritim yang terintegrasi.
Dedi juga menegaskan pentingnya peran masyarakat pesisir dan nelayan sebagai mitra strategis TNI AL. Pembinaan dan komunikasi yang berkelanjutan dinilai mampu memperkuat jejaring pengawasan di tingkat akar rumput. Di sisi internal, peningkatan profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit terus menjadi prioritas melalui latihan dan penguatan kapasitas.
“Keamanan maritim Sulawesi Tenggara bukan hanya tentang menjaga laut, tetapi menjaga masa depan ekonomi daerah, menjaga kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat pesisir. TNI Angkatan Laut hadir bukan hanya sebagai kekuatan militer, tetapi sebagai penjamin stabilitas maritim yang berkelanjutan,” tutupnya.
Melalui FGD tersebut, media dan TNI AL sepakat bahwa penguatan sinergi menjadi kunci menjaga stabilitas wilayah perairan Sultra. Di tengah arus informasi yang cepat dan tantangan keamanan yang semakin dinamis, kolaborasi antara aparat pertahanan dan insan pers dinilai mampu membangun ekosistem keamanan maritim yang lebih adaptif, transparan, dan berkelanjutan*
