KENDARI, Kongkritsultra.com- Layanan darurat 112 milik Pemerintah Kota Kendari kembali menjadi sorotan. Sepanjang 1–28 Februari 2026, tercatat sebanyak 2.716 panggilan masuk ke Call Center 112. Namun, fenomena prank call dan ghost call masih membayangi optimalisasi layanan publik berbasis respons cepat ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, mengungkapkan dari total panggilan tersebut, 2.213 panggilan (81%) dinyatakan valid, sementara 503 panggilan (19%) tidak valid.

“Layanan 112 ini adalah wajah kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Kami terus memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara cepat dan terkoordinasi,” ujar Sahuriyanto, Rabu (4/3/2026).

252 Tiket Diteruskan, 127 Masih Berproses

Dari ribuan panggilan valid tersebut, sebanyak 252 tiket laporan diteruskan ke instansi teknis terkait. Rinciannya, 125 tiket telah selesai ditangani, sementara 127 tiket masih dalam proses alias on progress.

Data ini menjadi indikator penting dalam mengukur service level agreement (SLA) atau standar kecepatan layanan. Hasil evaluasi menunjukkan 66% indikator SLA meningkat, namun 34% mengalami penurunan, terutama pada penanganan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dan penumpukan sampah.

Jenis aduan terbanyak meliputi:

Perbaikan LPJU

Penebangan pohon

Gangguan listrik

Bak sampah penuh dan persoalan sanitasi

Peta Kinerja OPD: Ada yang Tuntas 100%, Ada yang Tertahan

Evaluasi lintas OPD memperlihatkan variasi kinerja yang cukup kontras.

DAMKAR menerima 10 laporan dan 100% selesai.

DISHUB menerima 77 laporan, namun baru 10 selesai, 67 masih diproses.

PUPR menerima 7 laporan dan seluruhnya belum selesai.

POLRES menyelesaikan 7 laporan (100%).

PLN menuntaskan 36 laporan (100%).

DISHUB tercatat sebagai instansi dengan laporan terbanyak, disusul PLN, DLHK, dan DAMKAR.

Sahuriyanto menegaskan, disparitas capaian ini menjadi bahan benchmarking dan evaluasi bersama.

“Kami tidak ingin ada laporan warga yang terabaikan. Semua tiket kami pantau dan kami dorong instansi teknis agar respons lebih cepat dan tepat,” tegasnya.

Tingkat Kecamatan: Mandonga Tertinggi

Di level wilayah, distribusi laporan menunjukkan:

Mandonga: 9 laporan (3 selesai, 6 belum)

Poasia: 4 laporan (1 selesai, 3 belum)

Kendari Barat: 3 laporan (1 selesai, 2 belum)

Baruga, Puuwatu, Wua-Wua: masing-masing 1 laporan belum selesai

Kambu: seluruh laporan masih dalam proses

Distribusi ini memperlihatkan konsentrasi aduan berada di wilayah dengan aktivitas ekonomi dan lalu lintas tinggi.

14 Call Taker Tangani 2.213 Panggilan

Dari sisi operasional, sebanyak 14 petugas call taker berhasil menjawab 2.213 panggilan valid sepanjang Februari.

Namun, tingginya angka panggilan tidak valid menjadi perhatian serius. Pemerintah mengingatkan bahwa satu panggilan prank berpotensi menghambat respons terhadap kondisi darurat riil seperti kebakaran, kecelakaan, atau gangguan infrastruktur vital.

“Kami mengimbau masyarakat menggunakan layanan 112 secara bijak. Prank call bisa menghambat penanganan laporan darurat yang benar-benar membutuhkan pertolongan,” ujar Sahuriyanto.

Komitmen Wali Kota: 112 Jadi Urat Nadi Layanan Publik

Sebelumnya, dalam ekspose satu tahun kepemimpinannya, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan layanan 112 merupakan bagian dari komitmen menghadirkan pemerintahan yang responsif dan terbuka.

Menurutnya, ribuan laporan yang tertangani cepat menjadi bukti pemerintah tidak boleh jauh dari kesulitan rakyat.

“Pemerintah tidak boleh tertutup terhadap akses informasi. Semua ini untuk mempermudah urusan masyarakat dan menghidupkan urat nadi ekonomi Kota Kendari,” tegasnya.

Dengan tren aduan yang tetap tinggi dan ekspektasi publik yang terus meningkat, optimalisasi koordinasi lintas OPD serta peningkatan disiplin SLA menjadi kunci agar layanan 112 tak sekadar hotline, tetapi benar-benar menjadi early warning system dan garda terdepan pelayanan publik di Kota Kendari*