KONUT, Kongkritsultra.com- Aroma busuk pengelolaan anggaran kembali menyeruak dari lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Front Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (FRAKSI SULTRA) mengungkap dugaan penyimpangan fantastis dalam belanja barang dan jasa di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Tahun Anggaran 2023.
Hasil penelusuran dokumen pertanggungjawaban dan klarifikasi dengan sejumlah pihak mengindikasikan adanya kegiatan fiktif. Anggaran dicairkan, laporan administrasi disusun, namun pelaksanaan program di lapangan tidak pernah terjadi. Nilai penyimpangan itu diperkirakan mencapai Rp1,08 miliar, meliputi program pemberdayaan kemitraan usaha mikro, pelatihan vokasi keterampilan, hingga pelatihan teknik penyusunan laporan keuangan.
Ketua FRAKSI SULTRA, Rizal Patasumowo, menegaskan temuan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap rakyat kecil. “Ini jelas-jelas ada dugaan korupsi yang dibungkus dengan laporan administrasi. Uang rakyat dicairkan, tapi kegiatan tak pernah ada. Kami mendesak aparat penegak hukum segera bertindak dan menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau,” tegasnya.
Menurut FRAKSI SULTRA, kasus ini bukan sekadar persoalan kelalaian administrasi, tetapi dugaan perampokan uang daerah yang harus diusut tuntas. Rizal bahkan menantang Inspektorat Daerah dan DPRD Konawe Utara untuk tidak berdiam diri. Jika lembaga pengawas dan legislatif hanya memilih menonton, berarti mereka turut membiarkan praktik korupsi merajalela di tubuh pemerintahan.
“Jika ini dibiarkan, maka Konawe Utara hanya akan menjadi ladang bancakan anggaran bagi oknum pejabat. Rakyat kecil dikhianati, UMKM tak diberdayakan, dan uang daerah diduga lenyap masuk kantong pribadi,” sambung Rizal.
FRAKSI SULTRA berkomitmen terus mengawal kasus ini hingga aparat penegak hukum mengambil langkah konkret. Mereka juga menyerukan publik untuk ikut mengawasi dan bersuara, agar praktik busuk pengelolaan anggaran tidak lagi menjadi tradisi di Konawe Utara.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Koperasi Konawe Utara belum memberikan konfirmasi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan akan terus berupaya menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan keterangan resmi( Usman)

