JAKARTA, Kongkritsultra.com- Pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum World Economic Forum (WEF) Davos 2026 di Swiss tak berhenti sebagai panggung diplomasi global. Di mata para akademisi, pidato tersebut dibaca sebagai deklarasi arah pembangunan Indonesia, sekaligus sinyal bahwa Jakarta ingin memainkan peran yang lebih substantif dalam tatanan dunia yang tengah terfragmentasi.
Sejumlah akademisi lintas disiplin menilai, Prabowo secara sadar menempatkan Indonesia bukan sebagai penonton dinamika global, melainkan sebagai aktor yang menawarkan gagasan alternatif—baik dalam pembangunan ekonomi, tata kelola sosial, hingga relasi antarnegara.
Akademisi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Direktur Geopolitik Great Institute, Dr. Teguh Santosa, melihat pidato Prabowo sebagai sebuah proposal terbuka bagi kemitraan global yang lebih adil.
Menurut Teguh, Presiden Prabowo tidak menutup-nutupi problem struktural yang diwarisi Indonesia, namun justru menjadikannya sebagai pijakan untuk menawarkan arah baru pembangunan.
Ia menilai, pidato tersebut menegaskan garis demarkasi yang jelas antara praktik greedynomics—ekonomi berbasis keserakahan yang eksploitatif—dengan pendekatan Prabowonomics yang mengedepankan koreksi struktural dan keberlanjutan.
“Ini bukan sekadar pidato politik, melainkan pernyataan sikap. Indonesia ingin keluar dari pola pembangunan yang merusak, dan menawarkan kerja sama global yang fair,” ujar Teguh, Jumat (23/1/2026).
Lebih jauh, Teguh menyebut pidato Prabowo layak dijadikan rujukan lintas sektor pemerintahan, bukan hanya dokumen simbolik di forum internasional.
“Pidato ini seharusnya menjadi playbook kebijakan dari pusat sampai daerah, agar arah pembangunan tidak terfragmentasi,” tegasnya.
Dari perspektif komunikasi global, Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. Betty Tresnawaty, menilai Presiden Prabowo tampil dengan strategi komunikasi yang matang, persuasif, dan terukur.
Menurut Prof. Betty, kekuatan pidato Prabowo terletak pada kemampuannya mengawinkan data keras dengan narasi kemanusiaan. Penyebutan angka-angka konkret—seperti distribusi puluhan juta porsi makanan bergizi dan percepatan digitalisasi ratusan ribu sekolah—dikemas bersamaan dengan pesan emosional tentang kesejahteraan rakyat.
“Ini menunjukkan kemampuan code-switching yang cerdas. Retorika populis disampaikan dalam bahasa diplomatik global,” jelasnya.
Dalam kerangka nation branding, Prof. Betty menilai penekanan Prabowo bahwa perdamaian adalah prasyarat kemakmuran sebagai positioning strategis Indonesia di tengah dunia yang penuh konflik.
Namun demikian, ia mengingatkan agar gagasan besar tersebut tidak berhenti pada retorika elite global. Menurutnya, kebijakan pendidikan seperti Sekolah Rakyat dan sekolah berasrama bagi keluarga miskin perlu dikawal serius.
“Infrastruktur digital tanpa peningkatan kapasitas guru justru bisa kontraproduktif. Klaim keberhasilan perlu verifikasi independen dan jaminan keberlanjutan lintas rezim,” katanya.
Sementara itu, dari sudut pandang ekonomi politik global, Prof. Dian Masyita, Dekan FEB Universitas Indonesian International Islamic University (UIII), menyoroti penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya stabilitas, dialog, dan multilateralisme.
Menurutnya, pesan tersebut relevan di tengah fragmentasi geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia.
“Tanpa kepercayaan dan kerja sama, pertumbuhan ekonomi global hanya akan memperlebar ketimpangan,” ujar Prof. Dian.
Ia menilai konsep Prabowonomics mencerminkan strategi pembangunan berbasis kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial, yang diterjemahkan melalui penguatan industri strategis, program sosial pro-rakyat, hingga pembentukan sovereign wealth fund Danantara untuk menarik investasi jangka panjang.
Namun, Prof. Dian menegaskan bahwa tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi implementasi.
“Davos adalah panggung gagasan. Pengakuan dunia baru akan datang jika gagasan itu diwujudkan secara terukur dan berintegritas,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Dr. (Cand.) Donie Kadewandana, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Ia menilai pidato Prabowo berupaya menjembatani idealisme global dengan realitas kebijakan publik nasional.
Menurut Donie, terdapat paradigma pembangunan yang menempatkan investasi manusia—melalui gizi, kesehatan, dan pendidikan—sebagai fondasi daya saing jangka panjang.
“Ini bukan pembangunan instan. Tantangannya ada pada konsistensi, tetapi secara substansi pidato ini membawa harapan bahwa pembangunan dipahami sebagai proses berkelanjutan,” ujarnya.
Secara keseluruhan, para akademisi membaca pidato Presiden Prabowo di WEF Davos 2026 sebagai sinyal kuat reposisi Indonesia: dari sekadar objek ekonomi global menjadi subjek yang menawarkan stabilitas, kerja sama berkeadilan, dan visi pembangunan inklusif.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung capaian ekonomi nasional selama setahun terakhir, termasuk apresiasi dari International Monetary Fund (IMF) terhadap ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global—sebuah klaim yang kini menunggu pembuktian melalui kebijakan nyata di dalam negeri*
