KENDARI, Kongkritsultra.com- Menguatnya narasi yang melabeli Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka sebagai konstruksi opini yang tidak berdiri di atas fakta empirik. Visioner Indonesia melihat tudingan tersebut bukan lahir dari kritik kebijakan, melainkan dari upaya sistematis membentuk persepsi negatif terhadap kepemimpinan yang sah secara konstitusional.
Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia, Akril Abdillah, menyebut narasi tersebut problematik karena menggeser ruang diskursus publik dari evaluasi kinerja menuju serangan personal. Dalam jangka panjang, pola ini berpotensi merusak nalar demokrasi dan memicu fragmentasi sosial.
“Ketika seorang kepala daerah yang terpilih melalui proses demokratis justru diserang dengan stigma personal tanpa indikator kinerja yang jelas, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya reputasi individu, tetapi kualitas demokrasi itu sendiri,” ujar Akril Selasa 27/1/2026
Ia mengingatkan bahwa legitimasi politik Andi Sumangerukka–Hugua dibangun melalui proses elektoral yang sah, dengan kemenangan di 15 kabupaten/kota dan perolehan suara mayoritas. Fakta ini, menurutnya, menjadi fondasi kuat bahwa kepemimpinan ASR–Hugua mendapatkan penerimaan luas masyarakat Sulawesi Tenggara.
“Legitimasi tidak lahir dari opini politik, tetapi dari suara rakyat. Fakta elektoral itu tidak bisa dinegasikan dengan narasi emosional,” tegasnya.
Akril menilai, tuduhan arogan dan dugaan pemecah belah cenderung digunakan sebagai instrumen politik oleh kelompok yang gagal mempengaruhi arah kekuasaan melalui mekanisme demokrasi. Alih-alih menawarkan gagasan tandingan atau kritik kebijakan berbasis data, mereka memilih membangun stigma yang mudah dikonsumsi publik.
“Ini strategi lama dalam politik: melemahkan kepercayaan publik bukan dengan debat program, tetapi dengan menyerang karakter,” katanya.
Lebih jauh, Visioner Indonesia menyoroti risiko sosial dari narasi semacam ini. Jika dibiarkan, framing negatif berulang dapat menciptakan polarisasi buatan, mengaburkan agenda pembangunan, dan menghambat konsolidasi sosial pascapemilu.
“Demokrasi pascapemilu membutuhkan rekonsiliasi sosial, bukan eskalasi sentimen. Tuduhan tanpa dasar justru memperpanjang konflik politik yang seharusnya sudah selesai,” ujarnya.
Akril menegaskan bahwa ruang kritik terhadap pemerintah tetap terbuka dan dijamin konstitusi. Namun, kritik harus diarahkan pada kebijakan, capaian, dan dampak nyata bagi masyarakat, bukan pada label personal yang tidak terverifikasi.
“Kritik yang sehat memperkuat pemerintahan. Fitnah justru melemahkan institusi dan merusak kepercayaan publik,” katanya.
Visioner Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat Sulawesi Tenggara untuk lebih jernih membaca dinamika politik, tidak terjebak dalam narasi provokatif, serta bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan agar tetap fokus pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
“Perbedaan politik adalah keniscayaan, tetapi persatuan sosial adalah syarat utama kemajuan daerah. Itu yang seharusnya dijaga,” pungkas Akril*
