KONAWE, Kongkritsultra.com- Politik itu soal kepercayaan. Sekali retak, susah direkat. Itulah yang kini membelit Sapiudin, anggota DPRD Konawe yang juga kader Partai Kebangkitan Bangsa.
Nama Sapiudin mendadak jadi buah bibir. Bukan karena gebrakan legislasi atau manuver politik, tapi karena utang lama yang disebut-sebut dipakai untuk modal nyaleg dan tak kunjung dibayar. polemik itu kian panas. Dari bisik-bisik warga, kini naik kelas jadi isu integritas pejabat publik.
Cerita yang beredar tak lagi samar. Dana itu disebut berasal dari warga yang menggantungkan hidup pada perputaran modal usaha. Uang yang mestinya berputar, justru mandek. Bertahun-tahun.
Yang bikin publik makin geleng-geleng kepala, janji pembayaran disebut sudah berulang sejak tiga tahun lalu. Setiap kali ditagih, jawabannya sama: akan dibayar.
Tapi realisasi? Nihil. Istilah populernya, janji tinggal janji.
Lebih jauh lagi, informasi yang beredar menyebut melalui istri keduanya diakui bahwa yang bersangkutan tak terlalu memedulikan kewajiban pembayaran tersebut. Pengakuan itu mempertebal kesan bahwa masalah ini bukan sekadar soal kemampuan finansial, melainkan soal kemauan.
Di titik inilah urusan privat berubah jadi soal publik. Ketika dana dipakai untuk kepentingan politik, lalu setelah duduk di kursi dewan kewajiban diabaikan, publik sulit menilainya sebagai perkara personal semata. Ada dimensi moral yang ikut bermain.
Aktivis di Konawe pun angkat suara. Mereka menilai perilaku mengulur waktu dengan janji berulang tanpa realisasi adalah bentuk pengabaian tanggung jawab.
“Kalau benar sejak awal tak ada niat membayar, ini persoalan serius. Bukan cuma utang uang, tapi utang kepercayaan,” ujar salah seorang aktivis yang dirilis melalui Uraiannews.id Sabtu (21/2/2026)
Nama Partai Kebangkitan Bangsa ikut terseret dalam pusaran opini. Meski kasus ini bersifat individu, publik kerap melihat kader sebagai representasi partai. Citra pun dipertaruhkan.
Dikonfirmasi awak media, Sapiudin hanya memberi jawaban singkat: akan membayar. Namun bagi pihak pemberi pinjaman, kalimat itu bukan hal baru. Sudah terlalu sering diucapkan, tanpa bukti transfer, tanpa cicilan, tanpa itikad yang terlihat.
Kini bola panas itu ada di tangan yang bersangkutan. Publik menunggu bukan sekadar pernyataan, tapi tindakan. Dalam politik , satu utang yang tak dibereskan bisa menjelma jadi krisis kepercayaan.
Dan ketika kepercayaan hilang, jabatan setinggi apa pun terasa hampa*
