KONAWE, Kongkritsultra.com- Tekanan terhadap pimpinan wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Tenggara kian mengeras. Sejumlah aktivis mendesak Ketua DPW segera mengusulkan Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap kadernya, Sapiudin, yang kini terseret polemik utang ratusan juta rupiah terkait pembiayaan pencalonan legislatif dikutip di Urainews.id Minggu (22/2/2026)
Kasus yang menyeret anggota DPRD Kabupaten Konawe itu dinilai telah melampaui ranah privat. Bagi para pengkritik, persoalan tersebut telah berubah menjadi isu integritas jabatan publik—dan berpotensi mencoreng nama partai.
Sorotan publik makin tajam setelah beredar bukti transaksi dan kwitansi peminjaman dana yang disebut menggunakan nama istri keduanya, berdomisili di Kecamatan Pondidaha. Situasi itu memicu polemik baru, menyusul klaim kekecewaan dari pihak keluarga yang merasa ikut terseret dalam tanggung jawab finansial.
Berdasarkan dokumen yang beredar, nilai pinjaman mencapai ratusan juta rupiah sejak awal masa pencalonan legislatif. Pemberi dana mengaku dijanjikan pengembalian berikut bunga dan bonus apabila yang bersangkutan terpilih. Bahkan disebut ada jaminan aset sebagai penguat komitmen pembayaran.
Namun hingga kini, kewajiban tersebut disebut belum terselesaikan. Janji pembayaran dikabarkan berulang kali disampaikan, tetapi terus bergeser tanpa kepastian.
Aktivis menilai, jika benar terjadi wanprestasi, maka persoalan ini bukan sekadar sengketa utang-piutang. “Wakil rakyat memegang mandat publik.
Integritas finansial adalah bagian dari etika jabatan,” ujar salah satu aktivis yang ikut mendesak langkah tegas partai.
Secara regulasi, mekanisme PAW berada di tangan partai politik pengusung. Jika kader dinilai melanggar kode etik atau mencederai kehormatan lembaga, partai dapat mengusulkan pemberhentian dan menggantinya dengan calon legislatif peraih suara terbanyak berikutnya di daerah pemilihan yang sama.
Artinya, keputusan kini ada di internal PKB Sultra. Apakah partai akan melakukan evaluasi etik dan mengambil langkah korektif? Atau memilih menunggu proses lain berjalan?
Hingga laporan ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Sapiudin terkait polemik tersebut. Pimpinan wilayah PKB Sulawesi Tenggara juga belum memberikan konfirmasi.
Di tengah meningkatnya tekanan publik, isu ini menjadi ujian serius bagi tata kelola partai. Bukan hanya soal utang, tetapi soal akuntabilitas. Di era krisis kepercayaan terhadap politik, setiap keputusan akan dibaca sebagai sikap: membersihkan barisan, atau membiarkan risiko reputasi membesar*
