KENDARI, Kongkritsultra.com- Dalam suasana politik pembangunan yang menuntut transparansi tinggi, pernyataan tegas kembali datang dari La Ode Aca, sahabat dan pendamping aspiratif Ir. Ridwan Bae, anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara. Ia memastikan bahwa Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) tahun 2025 di Sultra tidak mengenal pungutan dalam bentuk apa pun.
Pernyataan ini disampaikan menyusul beredarnya isu liar di lapangan terkait dugaan adanya pungutan dalam pelaksanaan program aspirasi tersebut. La Ode Aca menegaskan, semua tudingan itu tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik. Ujar senin (10/11/2025)
Ia merujuk pada surat resmi bernomor 094/RB–A360/V/2025 yang ditandatangani langsung oleh Ir. Ridwan Bae, ditujukan kepada sejumlah pimpinan instansi teknis di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Surat tersebut menjadi pijakan hukum dan etis yang menegaskan sikap politik bersih dari wakil rakyat asal Bumi Anoa itu.
Dalam surat yang dikeluarkan pada Mei 2025 itu, Ridwan Bae menegaskan tidak pernah memberikan izin ataupun kuasa kepada siapa pun untuk melakukan pungutan, baik dalam konteks pelaksanaan kegiatan IBM maupun kegiatan lain yang mengatasnamakan dirinya.
“Saya tegaskan bahwa tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun, serta tidak mentolerir siapa pun yang mengatasnamakan saya pribadi untuk melakukan pungutan pada kegiatan IBM maupun di luar program IBM,” kutip La Ode Aca dengan menegaskan nada.
Surat tersebut ditujukan kepada beberapa pejabat strategis, yakni Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sultra, Kepala Balai Pengelola Jalan Nasional Sultra, dan Kepala Satker Penyediaan Perumahan Wilayah Sultra. Dengan demikian, posisi moral dan administratif Ir. Ridwan Bae jelas dan terukur: tidak ada ruang kompromi terhadap pungutan liar (pungli).
Menurut La Ode Aca, program IBM tahun 2025 merupakan hasil perjuangan panjang Ir. Ridwan Bae di parlemen, lahir dari aspirasi masyarakat yang diserap langsung di berbagai daerah di Sultra. Karena itu, kata dia, IBM harus dijalankan dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada manfaat publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
“Program IBM ini adalah bentuk nyata perhatian beliau terhadap masyarakat Sultra. Tidak boleh ada yang menunggangi atau memanfaatkan nama beliau untuk mencari keuntungan pribadi. Ini program rakyat, bukan ruang transaksi,” tegasnya.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, pelaksanaan program seperti IBM merupakan instrumen penting dari community-based infrastructure model, sebuah pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Pendekatan ini menuntut integritas sistemik dan kejelasan arus keuangan publik (public fund flow) agar tidak tercemar praktik pungli yang dapat merusak kredibilitas program aspiratif.
Karena itu, langkah Ridwan Bae menerbitkan surat resmi dinilai sebagai manifestasi etika politik pembangunan. Di tengah seringnya praktik aspirasi dicederai oleh oknum tak bertanggung jawab, tindakan preventif seperti ini menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Bagi kami, surat itu bukan sekadar dokumen administratif. Ia adalah simbol komitmen moral bahwa perjuangan aspiratif di parlemen tidak boleh dikotori oleh kepentingan pribadi. Inilah bentuk akuntabilitas nyata dari seorang legislator terhadap rakyatnya,” ujar La Ode Aca.
Ia juga menambahkan, masyarakat harus berani menolak jika ada pihak yang mencoba melakukan pungutan dengan mengatasnamakan nama anggota DPR RI tersebut. “Jika ada yang mencoba, laporkan. Kita harus jaga integritas program ini bersama,” katanya menekankan.
Lebih jauh, La Ode Aca menilai bahwa keberhasilan Program IBM di Sultra tidak hanya bergantung pada anggaran dan teknis pelaksanaan, tetapi juga pada good governance — tata kelola yang transparan, beretika, dan partisipatif. Dengan prinsip zero illegal levy, IBM diharapkan dapat menjadi model pembangunan partisipatif yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat akar rumput.
Dalam konteks sosiologi pembangunan, langkah seperti ini mencerminkan public accountability mechanism — sebuah mekanisme sosial yang memastikan pengelolaan dana publik berjalan di bawah kontrol moral masyarakat. “Pemerintah dan rakyat harus bersinergi menjaga kebersihan sistem. Jangan biarkan satu-dua oknum merusak kepercayaan terhadap wakil rakyat yang tulus memperjuangkan daerahnya,” imbuhnya.
Program IBM sendiri diketahui menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di bawah dukungan Komisi V DPR RI. Di Sultra, program ini telah menyentuh berbagai sektor, mulai dari jalan lingkungan, saluran irigasi, hingga fasilitas publik di wilayah pedesaan dan pesisir.
Namun di balik keberhasilan itu, isu pungutan liar sering menjadi momok yang dapat merusak esensi partisipatif program. Karena itu, langkah antisipatif Ir. Ridwan Bae melalui surat resmi dianggap sebagai tindakan elegan dan progresif dalam memperkuat ethical governance.
Sebagai tokoh senior yang dikenal berintegritas dan berdedikasi tinggi pada kemajuan Sultra, Ridwan Bae menunjukkan bahwa politik bisa berjalan dengan moralitas dan akuntabilitas. “Inilah bentuk keteladanan yang jarang. Beliau tidak hanya bicara soal pembangunan fisik, tapi juga pembangunan nilai,” ujar La Ode Aca.
Menutup keterangannya, La Ode Aca mengajak seluruh masyarakat Sultra, khususnya para pelaksana kegiatan IBM, untuk menjadikan semangat ini sebagai panduan kerja. “Mari kita rawat program ini dengan kejujuran dan tanggung jawab. Karena pembangunan yang bersih adalah pembangunan yang benar-benar membawa manfaat bagi rakyat,” pungkasnya.
Dengan ketegasan ini, Ridwan Bae kembali meneguhkan posisinya bukan hanya sebagai politisi, tetapi juga arsitek moral pembangunan daerah — yang meyakini bahwa kejujuran adalah fondasi pertama sebelum membangun jembatan, jalan, atau gedung apa pun di negeri ini(Usman)
