KENDARI, Kongkritsultra.com- Menyikapi aksi demonstrasi mahasiswa di depan kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Senin (15/9/2025), organisasi Visioner Indonesia angkat bicara. Mereka menilai desakan agar Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala, segera mundur dari jabatannya bukanlah langkah yang tepat.
Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia, Akril Abdillah, menegaskan bahwa setiap proses politik di lembaga legislatif memiliki mekanisme yang jelas. Menurutnya, mendesak pengunduran diri Ketua DPRD melalui aksi jalanan justru menyalahi tata aturan kelembagaan.
“Kami menghargai semangat mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi. Namun, mendesak Ketua DPRD mundur tanpa melalui mekanisme yang berlaku tentu tidak tepat. Ada prosedur politik dan tata tertib yang harus dihormati,” jelas Akril.
Akril menilai, aksi mahasiswa yang menuntut mundurnya Ketua DPRD hanya karena persoalan janji yang masih dalam proses tidak proporsional. DPRD, katanya, adalah lembaga politik yang setiap keputusannya harus ditempuh melalui mekanisme kolektif, bukan desakan di jalanan Rabu (17/9/2025)
“Menuntut pemakzulan tanpa dasar yang kuat justru berpotensi melemahkan marwah DPRD sebagai representasi rakyat. Apalagi, Sultra saat ini lebih membutuhkan stabilitas politik dan sinergi untuk pembangunan, bukan konflik yang memecah,” tambahnya.
Lebih jauh, Akril menilai aksi mahasiswa yang diwarnai pembakaran ban dan upaya menduduki ruang sidang DPRD lebih kental bernuansa politis daripada murni aspiratif. Menurutnya, perjuangan untuk rakyat semestinya diwujudkan melalui dialog dan kerja sama, bukan tekanan jalanan.
“Kalau benar ingin memperjuangkan kepentingan rakyat, mari duduk berdialog. Tekanan yang destruktif hanya akan menciptakan kegaduhan politik dan menghambat pembangunan daerah,” ujarnya.
Visioner Indonesia menegaskan, kritik tetap diperlukan sebagai bentuk kontrol sosial. Namun, penyampaiannya sebaiknya melalui jalur konstruktif yang membuka ruang kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, dan lembaga legislatif.
“Rakyat Sulawesi Tenggara membutuhkan solusi dan kerja nyata, bukan kegaduhan politik. Mari kita dorong semangat perubahan melalui cara yang sehat, solutif, dan bermartabat,” tegas Akril.
Di akhir pernyataannya, Visioner Indonesia mengajak seluruh pihak untuk menjaga suasana kondusif di Sultra. Ia menekankan bahwa politik seharusnya menjadi instrumen menghadirkan solusi, bukan sekadar arena konfrontasi.
“Kita semua punya tanggung jawab moral menghadirkan politik yang sehat dan membangun. Dengan begitu, aspirasi masyarakat bisa diwujudkan tanpa menimbulkan instabilitas,” pungkasnya( Man)
