SULTENG, Kongkritsultra.com-Sabtu pagi (5/4/2025), Kapolda Sulteng Irjen Pol Dr. Agus Nugroho dan Gubernur Dr. Anwar Hafid nggak duduk manis di kantor. Mereka justru terbang—secara harfiah—menuju Kabupaten Banggai. Naik heli Polri. Bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk misi serius: memantau langsung jalannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banggai di dua kecamatan yang jadi episentrum PSU: Toili dan Simpang Raya.

Kenapa PSU? Ya, karena sebelumnya ada indikasi ketidaktertiban administratif dan pelanggaran asas electoral integrity—alias integritas pemilu. Maka, PSU jadi solusi konstitusional yang diatur lewat Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahasa sederhananya: coblos ulang biar adil dan sah.

Helikopter mendarat tepat di wilayah Toili. Dari situ, Kapolda dan Gubernur dijadwalkan langsung menyebar ke dua titik PSU. Mereka ingin memastikan proses demokrasi berjalan sesuai kaidah electoral governance yang jujur dan transparan. Nggak cuma sekadar hadir, tapi juga memberi sinyal kuat bahwa negara serius mengawal demokrasi, walau harus lewat udara.

“Kapolda dan Gubernur akan pantau langsung PSU di Banggai,” ujar Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol Djoko Wienartono. Suaranya tegas. Pesannya jelas. Ini bukan agenda simbolik.

Djoko bilang, ada 521 personel gabungan yang dikerahkan. Mereka dari Polres Banggai dan Satbrimob Polda Sulteng. Angka ini bukan asal tempel. Dalam dunia security management, jumlah pasukan pengamanan selalu dihitung berdasarkan risk assessment—tingkat potensi kerawanan dan dinamika sosial politik di lapangan.

Jadi, bukan cuma Kapolda dan Gubernur yang kerja hari ini. Aparat keamanan juga all out. Tujuannya satu: memastikan proses PSU berjalan tertib, aman, dan nggak cacat hukum. Karena demokrasi bukan cuma soal suara terbanyak, tapi soal kualitas proses.

Masyarakat Banggai pun diimbau buat ikut jaga suasana. Demokrasi bukan milik elite politik saja, tapi milik semua warga negara yang punya hak suara. Partisipasi publik jadi kunci, karena dalam teori participatory democracy, legitimasi kekuasaan itu sah hanya kalau lahir dari keterlibatan rakyat.

PSU di Banggai ini mungkin nggak seramai pemilu nasional. Tapi dampaknya bisa nasional kalau nggak dijaga. Karena dari satu TPS bisa lahir pemimpin daerah, dari pemimpin daerah bisa lahir kebijakan yang ngatur hidup banyak orang.

Jadi, ketika langit Banggai hari ini dilintasi heli Kapolda dan Gubernur, itu bukan sekadar pemandangan biasa. Itu pesan bahwa negara hadir, dan demokrasi dijaga—dari udara sampai ke bilik suara( Red)