KENDARI, Kongkritsultra.com- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, secara resmi membuka Gerakan Pangan Murah di halaman eks MTQ Kota Kendari, Selasa (26/8/2025). Agenda strategis ini digelar melalui kolaborasi Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Tujuannya jelas: menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat di tengah dinamika global.
Acara ini turut dihadiri Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Kepala Badan Pangan Nasional RI Arief Prasetyo Adi, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, jajaran Forkopimda Sultra, bupati/wakil bupati se-Sultra, serta para pelaku usaha pangan dan UMKM.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan selamat datang kepada Mendagri, Kepala Bapanas, dan Ketua Umum Kadin. Ia menegaskan, gerakan pangan murah merupakan bentuk nyata gotong royong antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha untuk menghadirkan pangan terjangkau bagi rakyat.
“Ketidakpastian iklim, gejolak harga, rantai pasok, hingga dampak konflik global memengaruhi ketersediaan pangan. Karena itu, gerakan ini hadir untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendekatkan akses pangan murah kepada masyarakat,” ujar Andi.
Ia memastikan program pangan murah akan digelar secara bergilir di 17 kabupaten/kota se-Sultra dengan dukungan Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Disperindag, pelaku usaha pangan, UMKM, serta TNI-Polri.
Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan bahwa pangan adalah syarat mutlak kedaulatan bangsa.
“Presiden selalu menekankan, negara merdeka adalah negara yang merdeka dari pangan. Alhamdulillah, produksi beras kita tahun 2025 meningkat signifikan sehingga stok Bulog melimpah. Ini capaian yang harus dijaga bersama,” katanya.
Tito mengingatkan, isu biaya hidup khususnya pangan menjadi perhatian utama masyarakat. “Sandang dan papan bisa ditunda, tapi pangan tidak. Karena itu, stabilitas harga pangan adalah prioritas pemerintah,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya pengendalian inflasi. Menurutnya, inflasi ideal berada di kisaran 1,5–3,5 persen. Tiga komponen utama penyumbang inflasi harus dijaga:
1. Volatile food, yakni harga pangan yang mudah bergejolak.
2. Administered prices, harga barang/jasa yang diatur pemerintah seperti BBM, listrik, dan air.
3. Core inflation, yang mencerminkan daya beli masyarakat.
“Di Sultra, inflasi terakhir tercatat 3,72% dengan empat komoditas utama penyumbang kenaikan yakni cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan beras. Dengan intervensi seperti pangan murah ini, harga bisa terkendali dan daya beli rakyat tetap terjaga,” jelasnya.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan.
“Ketersediaan dan keterjangkauan pangan adalah hak rakyat. Ketahanan pangan tidak bisa dibangun sendiri, tapi melalui gotong royong antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ucapnya.
Ia memberikan apresiasi kepada Bulog yang konsisten menjaga stok beras serta seluruh pelaku usaha yang mendukung gerakan pangan murah di Sultra.
Gerakan pangan murah di Kendari bukan sekadar kegiatan pasar murah biasa. Program ini menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam strategi besar menuju swasembada pangan nasional.
Langkah konkret ini diharapkan tidak hanya menekan inflasi dan menjaga daya beli, tetapi juga memperkokoh fondasi ketahanan pangan Indonesia di tengah tantangan global( Red)
