KENDARI, Kongkritsultra.com- Ratusan massa dari aliansi Cipayung Plus Kota Kendari yang terdiri dari GMNI, IMM, PMKRI, KHMDI, GMKI, KAMMI, dan HMI MPO kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (15/9/2025).
Aksi ini merupakan tindak lanjut dari demonstrasi sebelumnya pada 1 September 2025. Massa menilai Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala, telah mengingkari janji untuk mengawal aspirasi mereka hingga ke DPR RI.
Ketua LMND Kota Kendari, Jordy, menegaskan bahwa kedatangan mereka kembali ke kantor dewan adalah bentuk kekecewaan atas sikap Ketua DPRD Sultra yang dianggap tidak konsisten.
“Kami kembali bertandang di kantor ini untuk menagih janji Ketua DPRD Sultra pada 1 September 2025. Saat itu ia berkomitmen menerima langsung formulasi tuntutan kami untuk dibawa ke DPR RI, namun hingga kini tak ada kepastian. Bahkan, terkesan menghindar dan membohongi kami,” ujarnya lantang.
Nada serupa juga datang dari Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya, yang menilai DPRD Sultra tidak lagi layak dipercaya sebagai representasi rakyat.
“Kami menilai DPRD Sultra hanya hadir sebagai simbol kekuasaan, bukan sebagai perwakilan rakyat sejati. Alih-alih mengawal aspirasi ke DPR RI secara terbuka, akuntabel, dan progresif, mereka justru tidak memberi kepastian tindak lanjut atas tuntutan kami,” tegas Rasmin.
Sementara itu, Ketua Cabang PMKRI Kendari, Fandi, menyebut DPRD Sultra lebih sibuk menjaga kenyamanan politik dan privilese pribadi ketimbang mendengar jeritan rakyat.
Dalam pernyataan sikap, massa Cipayung Plus membeberkan sejumlah alasan mengapa kepercayaan mereka runtuh terhadap DPRD Sultra, di antaranya:
1. Tidak adanya kejelasan tindak lanjut resmi terhadap tuntutan yang diserahkan.
2. Minimnya komunikasi dan pelaporan terbuka kepada publik.
3. Sikap pasif serta tidak progresif dalam mengawal aspirasi ke tingkat nasional.
4. Tertutupnya ruang komunikasi dengan elemen mahasiswa.
5. Indikasi pengabaian aspirasi rakyat serta pengkhianatan terhadap fungsi dasar perwakilan rakyat.
Pantauan di lokasi, aksi unjuk rasa berlangsung tegang. Massa sempat membakar ban bekas sebagai simbol kekecewaan. Mereka juga mendesak agar Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala, hadir menemui langsung pengunjuk rasa untuk memberikan klarifikasi.
Tak hanya itu, pasca menyampaikan aspirasi di halaman kantor DPRD, ratusan mahasiswa langsung bergerak masuk ke ruang rapat paripurna. Mereka kemudian menduduki kursi anggota dewan dan menggelar “sidang paripurna tandingan” sebagai bentuk protes atas sikap legislatif yang dianggap ingkar janji.
Dengan lantang, mereka menyatakan bahwa aksi ini bukan sekadar peringatan, melainkan simbol hilangnya kepercayaan terhadap institusi DPRD Sultra yang seharusnya menjadi corong aspirasi rakyat( Man)
