KENDARI, Kongkritsultra.com- Upaya pembenahan infrastruktur di Pelabuhan Tampo, Kabupaten Muna, terus dilakukan. Perbaikan pada bagian plengsengan atau akses kendaraan keluar-masuk kapal menjadi fokus utama guna meningkatkan kelancaran arus logistik sekaligus menjamin keselamatan pengguna jasa penyeberangan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Rajulan, menjelaskan bahwa kondisi plengsengan di Dermaga Tampo sebelumnya cukup memprihatinkan dan berpotensi membahayakan kendaraan, baik mobil pribadi maupun angkutan barang.

Menurutnya, pembenahan dilakukan setelah menerima langsung keluhan dari para pengusaha angkutan saat dirinya menyeberang melalui Pelabuhan Tampo ketika menghadiri penerbangan perdana di Bandara Sugimanuru.

“Saya bertemu dengan teman-teman pengusaha angkutan barang yang selama ini pulang pergi jalur Tampo–Raha–Kendari dan menggunakan penyeberangan Torobulu–Tampo maupun Amolengo–Labuan. Mereka mengeluhkan kondisi dermaga di Tampo, terutama plengsengannya yang rusak,” ujar Rajulan saat ditemui di sela kegiatan rampcheck Angkutan Lebaran, Selasa (24/2/2026).

Ia mengungkapkan, kerusakan tersebut bahkan pernah menyebabkan kendaraan kesulitan naik ke kapal. Bus milik DAMRI misalnya, pernah tidak bisa naik tanpa didorong karena kondisi akses yang rusak dan berlubang.

“Kalau kendaraan belok sedikit saja, bisa berisiko jatuh ke laut. Itu yang membuat kami harus segera mencari solusi,” jelasnya.

Dari keluhan tersebut, muncul inisiatif para pengusaha angkutan barang untuk ikut terlibat langsung dalam perbaikan dermaga. Mereka bahkan menawarkan untuk melakukan perbaikan secara swadaya demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

Para pengusaha kemudian berinisiatif mengumpulkan dana secara gotong royong. Dana tersebut digunakan untuk membeli berbagai material seperti pasir, semen, besi, dan bahan bangunan lainnya.

“Mereka sendiri yang bekerja memperbaiki. Kami dari Dinas Perhubungan tentu mengapresiasi kepedulian itu. Kalau ada kekurangan material, kami bantu lengkapi. Jadi ini benar-benar kolaborasi,” kata Rajulan.

Setelah dilakukan survei lapangan, proses perbaikan pun langsung berjalan. Material mulai didatangkan dan pekerjaan dilakukan secara bersama-sama oleh para pengusaha angkutan dengan dukungan pihak terkait, termasuk petugas UPTD Pelabuhan Tampo.

Rajulan juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan proyek pemerintah yang menggunakan anggaran negara. Karena itu, tidak terdapat papan proyek seperti yang dipertanyakan sejumlah pihak.

“Ini bukan kegiatan yang ada di DPA. Jadi tidak menggunakan uang negara. Ini murni partisipasi pengusaha angkutan barang dan masyarakat yang peduli terhadap keselamatan transportasi,” tegasnya.

Ia berharap kolaborasi tersebut dapat menjadi contoh bagaimana pemerintah dan pelaku usaha bisa bekerja bersama untuk meningkatkan pelayanan transportasi, khususnya di sektor penyeberangan.

Selain memperbaiki akses dermaga, langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat konektivitas logistik daerah, meningkatkan keselamatan transportasi darat, serta mendukung kebijakan nasional seperti penerapan Zero ODOL, pengaturan operasional saat masa libur nasional, hingga peningkatan kesejahteraan para pengemudi angkutan.

“Yang terpenting adalah keselamatan. Jangan sampai kendaraan jatuh ke laut saat naik atau turun dari kapal. Kepedulian dari para pengusaha ini patut kita hargai,” pungkas Rajulan*