KENDARI, Kongkritsultra.com- Lembaga kajian kebijakan Visioner Indonesia akhirnya angkat suara terkait peristiwa yang sempat menimbulkan riuh opini publik, antara seorang jurnalis dan dua ajudan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, pada Rabu (22/10/2025).

Dalam hasil lembaga tersebut, tidak ditemukan adanya unsur kekerasan sebagaimana ramai diberitakan.

Penilaian itu diperoleh setelah Visioner Indonesia menelusuri sejumlah rekaman video yang beredar di media sosial. Dari tayangan yang diteliti secara utuh, lembaga itu menyimpulkan bahwa situasi di Aula Bahteramas lebih menyerupai kondisi berdesak-desakan pascawawancara doorstop, bukan tindakan pemukulan atau intimidasi fisik.

“Dari rekaman yang kami amati, tidak tampak adanya kekerasan. Yang terjadi murni karena dorongan massa yang saling bersenggolan, tanpa unsur kesengajaan atau niat jahat,” ungkap Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/10/2025).

Visioner Indonesia menilai bahwa potongan video berdurasi singkat yang beredar justru bisa menimbulkan kesalahpahaman publik. Menurutnya, penyebaran informasi tanpa konteks utuh berisiko menciptakan persepsi keliru terhadap pihak-pihak yang terlibat.

“Dalam era digital seperti sekarang, kedewasaan publik menjadi hal penting. Potongan video yang terlepas dari konteks dapat dengan mudah mengubah persepsi dan menggiring opini yang tidak sesuai kenyataan,” katanya menegaskan.

Lembaga tersebut juga menyinggung soal etika komunikasi dalam wawancara doorstop, di mana pejabat publik memiliki hak untuk menjawab atau menunda jawaban terhadap pertanyaan jurnalis, apalagi bila topiknya tidak sesuai dengan agenda resmi kegiatan.

“Gubernur Andi Sumangerukka memiliki hak untuk menentukan waktu dan tempat memberikan pernyataan. Itu bagian dari tata hubungan profesional antara pejabat publik dan insan media,” tambahnya.

Visioner Indonesia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial, agar hubungan antara pemerintah daerah dan media tetap berjalan harmonis dan produktif.

“Jurnalis dan pemerintah sama-sama memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik. Kolaborasi yang sehat hanya bisa terbangun bila kedua pihak menjunjung tinggi etika dan saling menghormati,” pungkasnya( Man)