KENDARI, Kongkritsultra.com- Tidak ada ruang untuk sekadar formalitas. Rapat Pimpinan (Rapim) Polda Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang digelar di Aula Dachara Polda Sultra, Kamis (26/2/2026) terasa seperti ruang konsolidasi serius. Bukan seremoni. Ini penguatan barisan.
Tema yang diangkat juga tidak main-main: “Polda Sultra Presisi Siap Mengamankan, Mendukung, dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.”
Rapim dibuka langsung Kapolda Sultra Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko, didampingi Wakapolda Brigjen Pol. Dr. Gidion Arief Setyawan, Irwasda Kombes Pol. Hartoyo, para pejabat utama, seluruh Kapolres jajaran, serta dihadiri unsur Forkopimda Sultra. Lengkap. Dari gubernur yang diwakili Sekda, Danrem 143/Halu Oleo, Danlanud, Danlanal, Ketua DPRD, Kejati, hingga akademisi dan BPS.
Kapolda menegaskan, Rapim ini adalah tindak lanjut Rapim Polri dalam rangka mendukung penuh program prioritas pemerintah 2026. Artinya jelas: Polda Sultra tidak boleh sekadar jadi penonton pembangunan.
“Polda Sultra siap hadir di garda terdepan menjaga kamtibmas sekaligus mendukung penuh program pemerintah,” tegas Irjen Didik.
Nada bicaranya tegas. Tidak normatif. Ia mengingatkan bahwa Polri Presisi bukan sekadar akronim yang enak didengar. Presisi harus terasa di lapangan—dalam pelayanan publik, dalam penegakan hukum, dan dalam menjaga stabilitas daerah.
Kapolda juga menyampaikan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar Polri tampil sebagai institusi yang kuat, profesional, solid, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Bukan sekadar kuat secara struktur, tetapi juga kuat secara integritas dan respons.
Penekanan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam Rapim Polri 2026 pun kembali diingatkan. Fokus pengawalan percepatan pembangunan, penguatan ketahanan pangan, menjaga stabilitas ekonomi nasional dan pasar, serta optimalisasi Satgas Pangan guna mengantisipasi lonjakan harga menjelang Idulfitri.
Isu pangan dan harga bukan perkara sepele. Jika distribusi terganggu atau harga melonjak liar, dampaknya bisa langsung terasa di tengah masyarakat. Di sinilah peran pengawasan dan pendampingan aparat menjadi krusial.
Kapolda juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Forkopimda, TNI, pemerintah daerah, hingga unsur akademisi harus satu frekuensi. Ego sektoral hanya akan memperlambat kerja.
Rapim ini, kata Kapolda, menjadi momentum menyamakan persepsi sekaligus memperkuat efektivitas penegakan hukum. Seluruh jajaran diminta semakin solid dan adaptif terhadap dinamika lapangan yang berubah cepat.
Situasi sosial kini bergerak dinamis. Informasi viral bisa memicu kegaduhan dalam hitungan menit. Fluktuasi ekonomi bisa berdampak langsung pada stabilitas daerah. Jika respons lambat, masalah kecil bisa membesar.
Karena itu, pesan yang terasa kuat dalam Rapim Polda Sultra 2026 ini sederhana tapi tajam: jangan gagal fokus, jangan kendor, dan jangan sekadar hadir. Polisi harus benar-benar berdampak.
Tahun 2026 sudah di depan mata. Dan Polda Sultra menyatakan siap mengawal, mengamankan, dan memastikan roda pemerintahan berjalan tanpa gangguan*
