KENDARI, Kongkritsultra.com-Pemerintah Kota Kendari memperingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya praktik penipuan yang mengatasnamakan Wali Kota Kendari dan jajaran pejabat Pemkot. Fenomena ini dinilai tidak lagi bersifat insidental, melainkan telah berkembang menjadi pola yang sistematis dan menyasar berbagai lapisan masyarakat.

Peringatan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, menyusul meningkatnya laporan terkait oknum yang mengaku sebagai pejabat daerah, termasuk mengatasnamakan keluarga dan kerabat dekat pejabat Pemkot.

Menurut Sahuriyanto, modus yang digunakan cenderung seragam, yakni permintaan uang, hadiah, atau imbalan tertentu dengan dalih bantuan, rekomendasi jabatan, pekerjaan, hingga proyek pemerintah. Ia menegaskan, seluruh klaim tersebut adalah palsu dan tidak memiliki dasar apa pun.

“Wali Kota Kendari, Wakil Wali Kota, Sekda, serta keluarga dan kerabat dekatnya tidak pernah meminta uang, hadiah, atau menjanjikan pekerjaan maupun proyek dalam bentuk apa pun. Jika ada yang mengatasnamakan mereka, itu dapat dipastikan penipuan,” tegas Sahuriyanto Saat ditemui Selasa (27/1/2026).

Ia menilai, penggunaan nama pejabat publik sebagai alat kejahatan bukan hanya merugikan korban secara materi, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Karena itu, Pemkot Kendari memilih bersikap terbuka dengan menyampaikan peringatan resmi kepada masyarakat.

Sahuriyanto mengimbau warga agar tidak menanggapi pesan, telepon, atau permintaan apa pun yang mencurigakan, terlebih jika disertai tekanan, janji manis, atau iming-iming akses kekuasaan. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap indikasi penipuan kepada aparat penegak hukum.

Sebagai langkah cepat, Pemkot Kendari membuka akses pelaporan melalui Call Center 112 agar setiap aduan dapat segera ditindaklanjuti dan dicegah sebelum menimbulkan korban baru.

“Peran masyarakat sangat penting. Semakin cepat dilaporkan, semakin kecil peluang penipu untuk menjebak korban lain,” ujarnya.

Melalui imbauan ini, Pemkot Kendari berharap tumbuh kesadaran kolektif masyarakat untuk lebih kritis, tidak mudah percaya pada klaim yang mencatut nama pejabat, serta memahami bahwa seluruh proses pemerintahan—termasuk urusan jabatan dan proyek—memiliki mekanisme resmi yang transparan dan tidak pernah dilakukan secara personal*