KENDARI, Kongkritsultra.com- Polemik perusakan pot bunga di kantor penghubung  Sulawesi Tenggara jakarta yang melibatkan sejumlah mahasiswa kembali menyedot perhatian publik. Kali ini, giliran tokoh Sultra, Hardodi, yang angkat bicara. Ia menilai isu tersebut telah diseret terlalu jauh ke ranah politik oleh anggota DPD RI, Umar Bonte, dan justru kehilangan konteks utamanya sebagai persoalan etika publik.

Dalam pernyataan video yang kini beredar di berbagai platform media sosial, Hardodi menyoroti inkonsistensi narasi yang dibangun Umar Bonte. Menurutnya, perbedaan angka yang disampaikan soal jumlah mahasiswa yang dilaporkan justru menimbulkan pertanyaan publik tentang maksud di balik penyampaian tersebut.

“Pertama Anda bilang 80 orang, di akhir video jadi 100. Sebenarnya Anda ingin apa? Membangun simpati mahasiswa atau menyerang pemerintah daerah?” sindir Hardodi, dikutip dari dinusantaravoice.com, Minggu (12/10/2025).

Bagi Hardodi, situasi ini bukan sekadar soal pot bunga yang rusak, melainkan soal attitude politik. Seorang senator, katanya, seharusnya mampu menempatkan diri sebagai penengah, bukan justru memperkeruh suasana dengan retorika yang cenderung provokatif.

“Ini bukan soal benda yang rusak. Ini soal sikap dan keteladanan. Seorang pejabat publik harus mampu menenangkan, bukan memancing emosi,” ujarnya tegas.

Hardodi juga menilai, cara Umar Bonte menggiring isu hingga menyeret nama Gubernur Andi Sumangerruka adalah langkah yang tidak bijak secara politik maupun sosial. Ia menilai, langkah itu justru memperlebar jarak antara mahasiswa dan pemerintah daerah.

“Secara tidak langsung Anda sedang membenturkan mahasiswa dengan pemda. Itu berbahaya bagi iklim demokrasi lokal. Kalau niatnya mendorong aspirasi, gunakan jalur komunikasi yang sehat,” katanya menambahkan.

Ia menutup pernyataannya dengan ajakan agar seluruh pihak menjaga keseimbangan dan etika dalam menyampaikan pendapat. Kritik terhadap pemerintah, menurutnya, sah-sah saja, namun harus dilakukan dengan cara yang beradab dan konstruktif.

“Aspirasi mahasiswa tetap penting, tapi jangan rusak fasilitas publik. Pemerintah juga jangan alergi dikritik. Hanya saja, jangan ada yang menunggangi isu ini untuk kepentingan politik pribadi,” tutup Hardodi( Usman)