KENDARI, Kongkritsultra.com-Himpunan Masyarakat Sulawesi Tenggara (HAMAS Sultra) Nyong Wuna melontarkan kritik keras terhadap penyaluran BBM subsidi untuk nelayan di Kota Kendari. Ia menilai penyaluran solar subsidi selama ini tidak stabil, tidak merata, dan mengandung dugaan permainan yang terorganisir. HAMAS Sultra menegaskan bahwa pola distribusi yang terjadi bukan lagi persoalan teknis semata, melainkan indikasi strong adanya “setingan” yang merugikan nelayan kecil.
Dalam pernyataannya, Nyong Wuna mengungkapkan bahwa ketidakwajaran pembagian kuota terjadi di tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kota Kendari, yakni SPBN Sodohoa, SPBN Lapulu, dan SPBN Jayanti. Menurutnya, kuota yang dikeluarkan BPH Migas tidak memiliki dasar yang jelas. Ia menyebut kuota itu seperti ditetapkan secara asal-asalan, tidak disesuaikan dengan kondisi lapangan, dan justru memunculkan dugaan adanya kolusi antara oknum SPBN dan pihak regulator.
Nyong Wuna menyoroti secara khusus SPBN Lapulu yang justru diduga mendapatkan kuota terbesar, padahal lokasi tersebut tidak memiliki pelabuhan pangkalan bagi kapal nelayan. Sementara SPBN Sodohoa dan Jayanti—yang menjadi pusat berlabuhnya kapal nelayan Kendari—malah diduga mendapat kuota kecil. Kondisi janggal ini, menurutnya, menjadi dasar kuat untuk menduga adanya praktik kolutif yang berdampak langsung pada kelangkaan BBM subsidi bagi nelayan.
Di sisi lain, nelayan Sodohoa melaporkan bahwa pasokan solar subsidi hampir setiap hari dinyatakan habis. Keluhan mereka terus berulang, sementara pihak SPBN menyalahkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) karena diduga memberikan kuota yang sangat kecil. Situasi ini menimbulkan krisis kepercayaan dari nelayan terhadap BPH Migas. Mereka menilai instansi tersebut tidak memahami kebutuhan riil nelayan, bahkan terkesan membiarkan ketidakadilan distribusi terjadi tanpa upaya perbaikan.
HAMAS Sultra juga menuding Dinas Perikanan Kota Kendari tidak menjalankan perannya secara maksimal. Nyong Wuna menyebut instansi tersebut seolah-olah menutup mata terhadap persoalan yang sudah berlangsung lama. Menurutnya, sikap diam Dinas Perikanan semakin menguatkan dugaan bahwa ada hubungan gelap antara oknum dinas, pihak SPBN, dan oknum pemain solar yang memanfaatkan kuota subsidi diduga demi keuntungan pribadi.
Berdasarkan rentetan temuan itu, HAMAS Sultra bersama para nelayan Sodohoa menyatakan siap menggelar aksi besar-besaran dalam waktu dekat. Mereka berencana menduduki kantor BPH Migas dan Dinas Perikanan Kota Kendari untuk mendesak pertanggungjawaban atas dugaan penyimpangan penyaluran BBM subsidi tersebut. Aksi itu diklaim akan menjadi momentum pembuktian bahwa masyarakat tidak lagi tinggal diam menghadapi dugaan permainan yang merugikan mereka.
Nyong Wuna menegaskan bahwa HAMAS Sultra berkomitmen membongkar praktik-praktik penyalahgunaan solar di Kota Kendari. Ia menilai dugaan permainan yang terjadi bukan hanya mencederai hak nelayan, tetapi juga merusak kredibilitas lembaga yang seharusnya bertugas memastikan BBM subsidi tepat sasaran.
“Kami akan bongkar semuanya. Tidak boleh ada pihak yang bermain dengan hak masyarakat nelayan. Dalam waktu dekat, kami turun bersama nelayan untuk menuntut keadilan dan membersihkan proses distribusi BBM subsidi di Kendari,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi dari pihak BPH Migas, Dinas Perikanan Kota Kendari, maupun pengelola SPBN Lapulu yang disoroti dalam dugaan tersebut( Usman)
