BOMBANA, Kongkritsultra.com- Bau ketegangan sudah terasa sejak pagi. Ratusan mahasiswa dan warga Desa Wumbubangka turun ke jalan, Rabu (18/2/2026). Mereka membawa satu pesan tegas: tolak rencana kawasan industri PT Sultra Industrial Park (PT SIP).

Namun aksi yang diklaim damai itu berujung panas. Massa dihadang aparat sebelum tiba di Kantor Bupati dan DPRD Bombana.

Titiknya di depan markas Polres Bombana. Di sanalah tensi naik drastis.

Aliansi Masyarakat Bombana Bersatu menilai proyek industri itu problematik.

Bukan semata soal investasi, tapi soal prosedur. Mereka menyoroti pembahasan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang disebut tak melibatkan warga terdampak.

Istilahnya: jangan main “ketok palu” tanpa dengar suara rakyat.

Apri, salah satu peserta aksi, menyebut warga terancam kehilangan mata pencaharian. Laut dan darat yang selama ini jadi sumber hidup bisa berubah fungsi. Sementara solusi konkret dari pemerintah, menurutnya, belum jelas.

“Kalau ruang hidup hilang, kami harus kerja apa?” katanya

Massa awalnya bergerak tertib dari Wumbubangka. Tak ada bakar ban. Tak ada blokade jalan. Mereka membawa mobil sound system, spanduk, dan tuntutan. Tapi langkah mereka diduga dihentikan di depan polres.

Apri mengaku situasi berubah tegang ketika aparat meminta massa membubarkan diri. Ia menuding ada intimidasi saat dirinya mencoba membela rekannya.

“Ada yang diduga dipukul di belakang leher. dan juga diduga kami diancam akan ditangkap,” ujarnya yang dikutip di Mediasekwan.com dan vidionya sempat Viral

Di tengah adu argumen itu, dua peserta aksi diamankan polisi. Salah satunya sopir mobil sound system. Aparat menyebut keduanya diduga membawa parang di dalam kendaraan.

Isu senjata tajam ini langsung jadi bola panas.

Massa menilai itu sebagai dalih. Mereka menyebut aksi berlangsung damai dan tak ada niat ricuh. Narasi “diduga bawa parang” dianggap sebagai framing untuk melemahkan gerakan.

Sementara itu, Humas Polres Bombana Ipda Abdul Hakim membenarkan pengamanan tersebut. “Diamankan karena membawa parang,” ujarnya singkat.

Tak banyak penjelasan tambahan.

Peristiwa ini kembali memantik perdebatan klasik: investasi versus ruang hidup. Pemerintah daerah tentu berbicara soal pertumbuhan ekonomi, serapan tenaga kerja, dan multiplier effect. Di sisi lain, warga bicara soal partisipasi, transparansi, dan keberlanjutan.

Dalam banyak kasus serupa, konflik bukan semata soal proyek. Tapi soal komunikasi yang buntu. Soal publik yang merasa hanya jadi penonton di tanah sendiri.

Sorotan juga mengarah pada pendekatan pengamanan aksi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Isu intimidasi dan dugaan kekerasan selalu jadi sensitif. Apalagi ketika yang turun ke jalan adalah warga dan mahasiswa.

Demokrasi tak cukup diuji di ruang rapat. Ia diuji di jalanan.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Kapolres Bombana dan kasat Reskrim terkait tudingan intimidasi dan pemukulan. Pemerintah daerah pun belum memberi respons terbuka atas tuntutan massa.

Bombana sedang berada di persimpangan. Di satu sisi ada agenda industrialisasi. Di sisi lain ada kegelisahan warga.

Jika komunikasi tak dibuka lebar, bara bisa berubah jadi api.

Dan publik tahu, setiap konflik ruang hidup selalu punya daya ledak sosial yang tak bisa diremehkan(Man)