BUTUR, Kongkrisultra.com- Aroma polemik kembali menyeruak di Kabupaten Buton Utara. Kali ini sorotan tajam datang dari penggiat hukum setempat, Mawan SH, yang menyoroti kinerja Kepala Desa Lambale, Kecamatan Kulisusu Barat.

Isunya bukan kaleng-kaleng. Mawan menduga ada pelanggaran serius dalam proses penetapan pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Lambale. Pasalnya, salah satu pengurus berinisial SS disebut masih aktif menjabat sebagai Bendahara Umum di perusahaan tebu, PT Sumargo Sawitara.

Menurut Mawan, aturan persyaratan sudah sangat terang benderang. Di poin tujuh disebutkan bahwa calon pengurus tidak boleh menjabat sebagai perangkat desa, pengurus atau pengawas koperasi lain, bukan ASN aktif, dan tidak sedang terikat kontrak kerja dengan perusahaan maupun instansi pemerintah.

“Ini jelas pelanggaran. Yang bersangkutan sampai hari ini masih menjabat sebagai Bendahara Umum di PT Sumargo Sawitara. Kok bisa diloloskan?” tegas Mawan, Kamis (19/2/2026).

Ia menyebut langkah Kepala Desa Lambale terkesan ceroboh dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Bahkan, ia menyebut dugaan ini sebagai pelanggaran yang fatal.

Tak berhenti di situ, Mawan memberi ultimatum. Jika dalam waktu dekat Kepala Desa Lambale tidak mencopot SS dari kepengurusan KDMP, ia akan melayangkan laporan resmi ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara atas dugaan maladministrasi.

Selain itu, laporan juga akan disampaikan ke Polres Buton Utara atas dugaan kolusi dan nepotisme. “Jangan sampai publik menilai ini ada main mata,” sindirnya.

Mawan juga menantang Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, untuk segera turun tangan. Ia mendesak agar Kepala Desa Lambale dipanggil dan dimintai klarifikasi khusus terkait dugaan pembiaran tersebut.

“Kalau ini tidak dituntaskan, publik bisa saja menduga ada pembiaran. Jangan sampai bola liar ini makin panas,” kata Mawan.

Polemik ini pun menjadi bola panas di tingkat desa. Publik kini menunggu langkah tegas pemerintah daerah. Apakah ini sekadar miskomunikasi administratif, atau benar ada dugaan pelanggaran prosedur?

Yang jelas, isu rangkap jabatan di tubuh KDMP Desa Lambale kini jadi perbincangan hangat. Transparansi dan ketegasan menjadi kunci agar tak ada kesan ‘main aman’ di balik layar(Man)