KENDARI, Kongkritsultra.com-Sulawesi Tenggara tidak lagi berjalan di tempat. Ia berlari. Dan dalam setahun terakhir, publik pelan-pelan mulai merasakan denyutnya. Duet Gubernur Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua—yang belakangan populer dengan sebutan ASR–Hugua—memaski tahun pertama kepemimpinan dengan satu narasi besar: kerja konkret, bukan sekadar pencitraan receh.
Politik boleh gaduh, tetapi pemerintahan harus tetap jalan. Itu kira-kira “DNA kepemimpinan” yang hendak ditampilkan pasangan ini. Satu tahun memang bukan waktu yang panjang untuk mengubah wajah daerah. Tapi cukup untuk membaca arah. Dan arah itu terlihat jelas: infrastruktur digenjot, pendidikan dipacu, pertanian dan peternakan disentuh serius, serta wajah kota ditata dengan pendekatan yang lebih modern
Pertanyaannya: apa saja yang benar-benar terjadi di lapangan?
Di sektor infrastruktur, ASR–Hugua tak main-main. Program “JAMAAH” (Jalan Mulus Antar Wilayah) menjadi headline program yang sejak awal digadang-gadang sebagai tulang punggung konektivitas. Jalan bukan sekadar aspal dan beton. Ia adalah urat nadi ekonomi. Tanpa jalan mulus, harga pangan melambung, distribusi tersendat, dan investasi ogah masuk.
Sejumlah ruas strategis ditingkatkan. Di Kabupaten Muna, peningkatan jalan Kawasan Labunti–Bangun Sari serta Bonea–Kombungo–Labone di Lasalepa menjadi simbol bahwa wilayah kepulauan dan daratan tak lagi diperlakukan sebagai anak tiri pembangunan. Ini bukan proyek tambal sulam. Ini statement politik: Sultra harus terkoneksi.
Di Kendari, wajah kota disentuh lewat penataan Kawasan MTQ. Rehabilitasi gedung MTQ, penataan pedestrian, pembangunan lapak UMKM, hingga pemeliharaan area parkir—semuanya bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari city branding. Kendari dipoles agar tampil lebih layak sebagai etalase provinsi Jumat (20/2/2026)
Tak hanya itu. Optimalisasi SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di Kota Kendari, pemasangan jaringan perpipaan di Baubau, hingga optimalisasi SPAM di Kolaka Utara menunjukkan bahwa isu air bersih tidak lagi dipandang sebagai “proyek senyap”. Air adalah kebutuhan dasar. Dan pemerintah tampaknya sadar, krisis air bisa menjadi krisis sosial.
Gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas publik juga direvitalisasi. Pembangunan Gedung Tahanan dan Barang Bukti Polda Sultra, lanjutan sarana prasarana Polda, hingga pembangunan kantor Kejati Sultra, memberi pesan bahwa penegakan hukum juga diperkuat infrastrukturnya. Negara harus hadir bukan hanya dengan retorika, tetapi dengan bangunan yang representatif.
Di sisi lain, pembangunan Mako Lanud Pangkalan TNI Halu Oleo dan sarana Korem 143/HO menegaskan sinergi sipil-militer tetap dijaga. Stabilitas adalah prasyarat investasi. Dan ASR–Hugua tampaknya paham betul soal itu.
Masuk ke sektor pertanian dan peternakan, pendekatannya lebih teknokratis. Bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian) dari APBD dan satker pusat digelontorkan. Data produksi dan konsumsi daging sapi, ayam, hingga telur disusun rapi. Ini bukan sekadar angka-angka statistik. Ini fondasi kebijakan.
Dalam satu tahun, Pemprov mencoba mengurangi gap antara produksi dan konsumsi. Sultra tak boleh selamanya bergantung pada pasokan luar. Jika ingin bicara ketahanan pangan, maka hulu harus disentuh. Alsintan adalah investasi jangka panjang. Petani tak bisa lagi dibiarkan bekerja dengan pola lama di era yang sudah serba mekanisasi.
Bahasa populernya: jangan biarkan petani kalah oleh zaman.
Namun, jika ada sektor yang paling mencolok dalam satu tahun ASR–Hugua, itu adalah pendidikan.
Di level SMA, pengadaan mobiler ruang kelas untuk SMAN 1 Pomalaa, SMAN 1 Tirawuta, dan SMAN 1 Raha menunjukkan perhatian pada kenyamanan belajar. Smartboard interaktif dipasang di SMAN 2 Kendari, SMAN 12 Kendari, dan SMAN 7 Baubau. Sebanyak 165 unit komputer didistribusikan. Seragam siswa SMA dan SMK dibagikan ribuan pasang.
Sebagian mungkin menyebut ini program “klasik”. Tapi dalam realitas lapangan, bangku, meja, komputer, hingga seragam adalah kebutuhan riil. Pendidikan bukan hanya soal kurikulum, tapi juga fasilitas.
Peralatan laboratorium IPA, perangkat TIK, hingga peralatan PJOK disalurkan. Di SMK, bahkan ada pengadaan Ship Bridge Simulator untuk SMKN 7 Kendari—langkah yang terbilang visioner untuk mendukung pendidikan maritim.
Untuk SLB, alat praktik dan perangkat TIK juga disiapkan. Ini penting. Pendidikan inklusif tak boleh sekadar jargon.
Lebih jauh lagi, proyek besar bernama Sekolah Unggul Garuda menjadi game changer. Program ini merupakan bagian dari Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto. Dibangun di Desa Lebo Jaya, Konawe Selatan, di atas lahan sekitar 20 hektare dengan luas bangunan sekitar 4 hektare, sekolah ini dirancang menjadi pusat pendidikan unggulan.
Sekitar 60 master teacher disiapkan. Targetnya, Juli 2026 mulai menerima siswa. Ini bukan sekolah biasa. Ini showcase bahwa Sultra siap bersaing di level nasional.
Di sisi lain, Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 70 Kendari sudah beroperasi sejak 29 September 2025 dengan sistem boarding school. Melayani 96 peserta didik jenjang SD dan SMA, sekolah ini dikelola di BPVP Kendari. Ini langkah berani. Pendidikan berasrama untuk kalangan tertentu menunjukkan keseriusan membangun karakter, bukan hanya akademik.
Revitalisasi 95 unit SMA, pembangunan 2 SMA baru, 25 SMK, dan 10 SLB melalui APBN menjadi bukti bahwa sinergi pusat-daerah berjalan.
Tentu saja, satu tahun bukan tanpa kritik. Ada yang menyebut langkah ASR–Hugua masih “normatif”. Ada pula yang menilai belum ada lompatan spektakuler. Tapi pembangunan bukan lomba sprint. Ia maraton. Dan dalam maraton, konsistensi lebih penting dari sensasi.
Yang menarik, duet ini relatif minim konflik terbuka. Koordinasi terlihat rapi. Publik tak disuguhi drama politik internal yang menguras energi. Dalam politik daerah, ini bukan hal kecil.
Citra yang dibangun adalah citra pekerja. Tidak banyak retorika bombastis. Tidak pula terlalu sibuk memainkan panggung media sosial. Mereka memilih jalur low profile, high impact. Setidaknya itu yang ingin ditampilkan.
Apakah semua sudah sempurna? Tentu tidak. Masih ada pekerjaan rumah: kemiskinan, pengangguran, hilirisasi industri, hingga tata kelola tambang yang berkelanjutan. Sultra adalah daerah kaya sumber daya. Tantangannya adalah memastikan kekayaan itu tidak hanya dinikmati segelintir elite.
Namun, jika membaca satu tahun ini sebagai bab pembuka, ASR–Hugua tampaknya ingin meninggalkan jejak sebagai builder, bukan sekadar ruler. Mereka ingin dikenang sebagai pasangan yang membangun fondasi.
Dalam politik, persepsi penting. Tapi dalam pemerintahan, yang lebih penting adalah jejak fisik dan kebijakan yang bisa disentuh.
Jalan yang mulus, sekolah yang berdiri, air yang mengalir, alat pertanian yang bekerja—itu semua tak bisa dipoles dengan sekadar kata-kata.
Satu tahun ASR–Hugua di Sultra adalah fase konsolidasi dan akselerasi awal. Mesin birokrasi dipanaskan. Proyek-proyek strategis dijalankan. Fondasi ditanam.
Publik kini menunggu bab berikutnya: apakah laju ini akan dipertahankan, dipercepat, atau justru tersendat oleh dinamika politik dan fiskal?
Waktu yang akan menjawab.
Namun satu hal yang pasti: Sulawesi Tenggara sedang bergerak. Dan di tahun pertama kepemimpinan ASR–Hugua, gerak itu mulai terasa nyata*

