BUTON, Kongkritsultra.com-Hampir dua dekade persoalan itu menggantung. Aset air bersih milik Perumda Tirta Takawa menjadi cerita lama di kawasan Kepulauan Buton. Pemekaran wilayah membuat kepemilikan dan pengelolaannya berlarut-larut.
Jumat (6/3/2026), cerita panjang itu mulai menemukan jalan keluar.
Gubernur Andi Sumangerukka hadir langsung memimpin rapat koordinasi penyerahan dan penyelesaian aset Perumda Tirta Takawa di Kantor Bupati Kabupaten Buton.
Di ruangan itu berkumpul para kepala daerah dari Kota Baubau, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan.
Momen penting terjadi ketika pemerintah daerah menandatangani berita acara kesepakatan penyerahan aset PDAM. Gubernur ASR menyaksikan langsung penandatanganan itu.
Baginya, ini bukan sekadar administrasi.
Ini adalah penutup dari persoalan panjang sejak pemekaran wilayah di Kepulauan Buton.
“Ini momentum penting. Saya tahu proses ini sudah berjalan sangat lama, bahkan hampir 20 tahun. Hari ini kita duduk bersama, menghilangkan ego masing-masing demi kepentingan masyarakat,” kata Andi Sumangerukka.
Nada gubernur tegas namun optimistis. Ia ingin sengketa lama diganti dengan semangat kolaborasi baru.
Proses ini juga mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu memfasilitasi koordinasi agar penyelesaian aset berjalan transparan dan akuntabel.
Ketua Tim Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Basuki Haryono, menegaskan penandatanganan kesepakatan tersebut menjadi langkah konkret menyelesaikan sengketa yang telah lama berlarut.
“Kami berharap dengan penandatanganan ini persoalan aset yang selama ini menjadi sengketa bisa segera tuntas. Target kami, dalam tiga bulan ke depan seluruh prosesnya sudah mencapai titik akhir,” ujarnya.
Para kepala daerah yang hadir menyambut kesepakatan itu dengan nada serupa. Pemerintah daerah menyatakan siap melanjutkan proses teknis agar pengelolaan aset air bersih dapat berjalan optimal.
Sebagai daerah induk sebelum pemekaran, Pemerintah Kabupaten Buton juga menyampaikan dukungan penuh terhadap penyelesaian ini. Harapannya sederhana: semua daerah bisa mendapatkan manfaat yang adil.
Gubernur ASR pun menegaskan pesan penting di akhir pertemuan.
Aset yang diserahkan bukan sekadar angka di neraca daerah. Ia harus menjadi layanan nyata bagi masyarakat.
“Yang terpenting setelah ini adalah bagaimana aset tersebut dikelola secara optimal untuk meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat,” tegasnya.
Jika semua berjalan sesuai rencana, sengketa dua puluh tahun itu akan berakhir.
Dan bagi masyarakat di Kepulauan Buton, yang paling mereka tunggu sebenarnya bukan soal siapa memiliki aset.
Melainkan air bersih yang mengalir lancar di rumah mereka*
