KENDARI, Kongkritsultra.com- Polemik yang menyeret nama RB kian memanas dan bergerak liar di ruang publik. Tokoh Pemuda Kabupaten Muna, Tayeb, menilai situasi ini sudah melampaui batas perdebatan, wajar Ia mendesak aparat kepolisian segera turun tangan  guna kepentingan hukum dan perlindungan hak-hak sipil.

Menurut Tayeb, tudingan yang dialamatkan kepada RB tidak disertai bukti hukum yang jelas, namun terus diproduksi dan disebarkan ke publik. Kondisi ini, kata dia, berpotensi menimbulkan kesimpangsiuran informasi dan tekanan sosial yang tidak adil.

“Kalau situasi dibiarkan, RB akan terus menjadi sasaran opini tanpa ruang pembelaan yang seimbang. Polisi perlu hadir untuk dalam persoalan ini,” ujar Tayeb, Kamis (5/2/2026).

Ia menegaskan, pengamanan yang dimaksud bukan untuk menghakimi, melainkan memastikan semua pihak berada dalam koridor hukum. Dengan begitu, polemik tidak berkembang menjadi penggiringan opini yang berujung pada pembunuhan karakter.

Tayeb menyebut tuduhan yang beredar saat ini mengandung unsur hoaks dan fitnah karena tidak pernah diuji di ruang hukum. Ia mengingatkan pihak-pihak tertentu, agar berhenti melontarkan klaim sepihak ke publik.

“Kebebasan bicara ada batasnya. Ketika tuduhan disampaikan tanpa data, itu bukan kritik—itu serangan,” tegas Tayeb

Ia juga menilai, aparat penegak hukum perlu segera mengambil alih persoalan ini agar tidak terjadi trial by public opinion. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan warga diadili oleh narasi yang belum tentu benar.

“Kalau memang ada dugaan pelanggaran, bawa ke hukum. Jangan ke media sosial,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Tayeb mengingatkan publik agar jernih melihat siapa yang melontarkan tuduhan. Ia menilai kredibilitas penyampai informasi juga penting untuk diperhatikan.

“Ini soal konteks. Publik berhak tahu latar belakang siapa yang sedang menuduh,” katanya.

Tayeb menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima. Selama belum ada putusan atau proses hukum yang jelas, RB, menurutnya, berhak mendapatkan perlindungan negara dari serangan informasi yang menyesatkan.

“Lebih baik aparat bergerak sekarang, dari pada membiarkan polemik ini berubah jadi konflik sosial,” pungkasnya*