KONSEL, Kongkritsultra.com-Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-100 Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, Sabtu (25/1/2025), tidak hanya menjadi peristiwa keagamaan. Kehadiran Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, justru membuka ruang refleksi yang lebih luas: bagaimana negara hadir di wilayah yang lama terpinggirkan oleh pembangunan infrastruktur.
Dalam forum yang sarat nilai kebangsaan dan persatuan itu, Hugua menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi keagamaan sebagai pilar sosial dalam menjaga stabilitas dan arah pembangunan daerah. Namun, pesan simbolik tersebut segera berhadapan dengan realitas lapangan ketika Wagub meninjau langsung jalan provinsi sepanjang 29,7 kilometer dan jembatan 65 meter di Lalembuu yang kondisinya rusak berat dan membahayakan keselamatan warga.
Peninjauan tersebut menjadi potret kontras antara komitmen pembangunan dan fakta ketertinggalan infrastruktur dasar. Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi mobilitas warga, justru berubah menjadi sumber persoalan tahunan—berdebu saat kemarau, berlumpur saat hujan—serta memicu kecelakaan dan hambatan ekonomi.
Tokoh masyarakat Lalembuu, Muh. Saring, menyampaikan bahwa ruas jalan tersebut telah lebih dari empat dekade belum mendapatkan perbaikan yang layak.
“Sudah lebih dari 40 tahun, jalannya seperti ini. Dampaknya langsung ke keselamatan dan aktivitas warga,” ungkapnya di hadapan Wagub.
Kondisi ini mencerminkan persoalan klasik pembangunan wilayah: ketimpangan akses infrastruktur yang berlarut-larut, terutama di daerah pinggiran. Jalan dan jembatan bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan instrumen utama konektivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik.
Menanggapi keluhan warga, Hugua menegaskan bahwa hasil peninjauan lapangan akan segera dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara. Ia juga langsung menginstruksikan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Sultra untuk menindaklanjuti perbaikan sesuai kemampuan APBD Provinsi, sembari mendorong pembiayaan alternatif melalui Instruksi Presiden (Inpres) yang bersumber dari APBN.
“Selain melalui APBD, kita akan mendorong perbaikan lewat skema Inpres dari APBN,” tegas Hugua.
Dalam penjelasannya, Hugua menyoroti konteks kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran, di mana sebagian anggaran daerah ditarik ke pusat dan dikembalikan melalui mekanisme tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Namun, ia menegaskan bahwa skema tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa inisiatif dan kesiapan teknis dari pemerintah daerah.
Karena itu, Hugua meminta Kepala Dinas Bina Marga dan SDA bertindak seperti seorang CEO, yang tidak hanya menunggu alokasi anggaran, tetapi aktif menyusun perencanaan, membangun komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, serta memastikan kesiapan teknis dan administrasi proyek.
“Keberhasilan mendapatkan Inpres ini akan menjadi bagian dari evaluasi dan pengawasan kinerja saya,” ujarnya tegas.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan ASR–Hugua, pembangunan infrastruktur—khususnya jalan dan jembatan—menjadi agenda prioritas strategis, bukan sekadar proyek rutin.
Bagi masyarakat Lalembuu, kunjungan Wakil Gubernur ini membawa harapan baru. Mereka berharap, peninjauan lapangan tidak berhenti sebagai catatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi dasar perencanaan dan eksekusi kebijakan, agar akses transportasi semakin aman, lancar, dan mampu menggerakkan roda ekonomi lokal.
Di tengah peringatan satu abad NU, pesan yang mengemuka di Lalembuu menjadi jelas: pembangunan bukan hanya soal angka dan anggaran, tetapi tentang kehadiran negara yang nyata di jalan-jalan yang selama ini terabaikan*
