KENDARI, Kongkritsultra.com- Pernyataan Ruslan Buton yang menyebut adanya “gubernur bayangan” di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menuai kecaman keras dari kalangan aktivis. Muhammad Bakri A Rahman, salah satu aktivis Sultra, menilai pernyataan tersebut sebagai tuduhan murahan yang bersifat dugaan  provokatif dan berpotensi menyesatkan publik.

Bakri menyampaikan sikap tersebut setelah melakukan penelusuran informasi serta berkomunikasi dengan sejumlah pihak yang dinilai kredibel. Ia merujuk pada unggahan sebuah akun media sosial Facebook yang memuat pernyataan Ruslan Buton, yang menuding adanya figur “gubernur bayangan” dan mengaitkannya dengan seorang purnawirawan perwira tinggi TNI AD yang disebut-sebut dekat dengan Gubernur Sultra.

“Sebagai bagian dari elemen ormas dan aktivis di Sulawesi Tenggara, kami menyatakan sikap tegas bahwa pernyataan saudara Ruslan Buton adalah perilaku yang tidak elok dipertontonkan ke ruang publik. Tuduhan tersebut terkesan mengada-ada dan diduga sengaja melempar isu sesat yang dapat menyesatkan opini masyarakat,” tegas Bakri, Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, jika Ruslan Buton tengah mencari panggung politik baru, seharusnya dilakukan dengan cara yang bermartabat dan bertanggung jawab. Ia menilai lontaran isu tanpa dasar yang jelas justru mencerminkan sikap tidak dewasa dalam berdemokrasi.

“Sekalipun panggung lama telah lapuk, bukan berarti membangun eksistensi dengan cara melempar tuduhan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi yang berpotensi menjadi informasi hoaks,” ujarnya.

Bakri juga menilai pernyataan tersebut dapat disinyalir sebagai upaya sengaja untuk memecah soliditas kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, ia meminta Ruslan Buton untuk melakukan tabayun dan verifikasi fakta sebelum melontarkan tuduhan ke ruang publik.

Lebih lanjut, Bakri mengingatkan bahwa jika Ruslan Buton mengklaim diri sebagai tokoh Sultra, maka sudah sepatutnya bersikap sebagai figur penyejuk dan pemersatu, bukan sebaliknya menjadi pihak yang mudah terprovokasi sekaligus memprovokasi melalui isu-isu yang kebenarannya diragukan.

“Kami khawatir, jika tuduhan itu tidak benar, maka dapat mengarah pada fitnah yang berimplikasi hukum. Ini bukan persoalan sepele,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Bakri mengajak masyarakat Sulawesi Tenggara untuk tetap bersikap objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi murahan. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan di Bumi Anoa, yang selama ini dikenal sebagai wilayah dengan keharmonisan berbagai suku dan kelompok masyarakat.

“Mari jaga Sultra dari isu-isu yang berpotensi memecah belah. Provinsi ini sudah berjalan baik dengan semangat kebersamaan, jangan dirusak oleh provokasi yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (*)