KENDARI, Kongkritsultra.com- Pengadaan kendaraan dinas bagi pimpinan DPRD Sulawesi Tenggara kembali memantik sorotan publik. Kritik keras datang dari Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari, Rasmin Jaya, yang menilai langkah tersebut jauh dari rasa empati terhadap kondisi masyarakat.

Menurut Rasmin, semestinya DPRD Sultra memprioritaskan persoalan mendasar yang masih banyak dijumpai di daerah, mulai dari jalan dan jembatan rusak hingga fasilitas publik yang minim. Ia menilai kebutuhan dasar masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari lebih mendesak dibandingkan pengadaan fasilitas baru untuk kenyamanan pribadi elit politik. Jumat 3/10/2025

“Perekonomian masyarakat, terutama petani dan nelayan, sangat bergantung pada kelancaran infrastruktur. Jalan dan jembatan itu nyata manfaatnya bagi distribusi hasil produksi. Tapi yang dipilih justru kendaraan dinas untuk segelintir orang,” ujarnya.

Rasmin juga menilai perilaku sebagian elit politik kini menjauh dari fungsi representatifnya sebagai penyambung aspirasi rakyat. Alih-alih memperjuangkan kepentingan publik, mereka sibuk mengamankan kenyamanan dan kepentingan kelompok sendiri.

“Fungsi pengawasan DPRD seolah tumpul. Padahal di tengah derasnya arus investasi dan pertambangan yang terpusat, rakyat sangat berharap wakilnya hadir dengan sikap tegas,” tegasnya.

Lebih jauh, Rasmin menilai janji-janji kampanye yang digaungkan saat masa pemilihan hanya sebatas pemanis. Setelah terpilih, ia melihat banyak wakil rakyat yang abai pada pembangunan berkelanjutan. “Yang terlihat justru kepentingan golongan dan partai politik. Jabatan dan fasilitas lebih diprioritaskan dibanding amanat rakyat,” katanya.

Meski demikian, Rasmin berharap momentum kritik ini menjadi refleksi. Ia mendorong DPRD Sultra untuk kembali pada fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Baginya, kekayaan sumber daya alam Sulawesi Tenggara semestinya dikelola dengan orientasi pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar untuk memperbesar kenyamanan elit politik.

“Politik itu panggilan nurani, jalan pengabdian. DPRD adalah lembaga terhormat, jangan sampai rakyat hanya melihatnya sebagai tempat menikmati fasilitas. Kami akan terus menjadi mitra kritis, memastikan kebijakan yang lahir benar-benar pro-rakyat,” pungkas Rasmin( Man)